REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Asosiasi Biro Perjalanan Indonesia (ASITA) Provinsi Riau menyatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub) harus bertanggung jawab penuh terkait putusan pengadilan yang mengabulkan permohonan pailit terhadap maskapai Batavia Air.

"Apa saja kerja pemerintah?. Mulai dari Adam Air sampai Mandala dan sekarang tiba-tiba keputusan pengadilan mempailitkan Batavia," ujar Ketua ASITA Provinsi Riau Ibnu Mas'ud, di Pekanbaru, Jumat (1/2).

Pihaknya mempertanyakan bagaimana dengan nasib uang masyarakat yang terlanjur membeli tiket pesawat Batavia serta perusahaan biro perjalanan yang telah menyetorkan dananya dan tidak sempat dikembalikan. Seharusnya, sambung Ibnu, beberapa kejadian yang lalu dapat dijadikan pelajaran yang berharga oleh Kemenhub karena mereka yang mengeluarkan izin dan melakukan pengawasan.

Beberapa tahun terakhir, sudah ada beberapa maskapai yang tutup dan pailit seperti Sempati Air, Jatayu Airlines, Adam Air, Buraq Indonesia, Indonesia Airlines dan Linus Airways yang kesemuanya merugikan masyarakat. "Dengan peristiwa Batavia, sudah jelas tidak ada lagi keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Mereka (pemerintah) memberi peluang kepada pengusaha hitam untuk menipu masyarakatnya sendiri," katanya.