REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Pesawat perang Prancis menembaki kamp pelatihan kelompok garis keras di perbatasan Aljazair, kota Tessalit, Mali pada Ahad (3/2) malam. Pasukan ini berupaya melumpuhkan pasokan logistik yang diduga digunakan jejaring al-Qaeda.
“Serangan udara ini sangatlah penting,” kata Juru Bicara Militer Prancis Thierry Burkhard kepada Reuters, Senin (4/2).
Strategi serangan kali ini ditujukan ke Tessalit karena kota ini terletak sekitar 200 km dari ibukota Kidal. Pihak Perancis mencurigai Tessalit sebagai salah satu pintu utama bagi kelompok garis keras menuju pegunungan Adrar des Ifoghas yang memisahkan pusat pertahanan Prancis.
Burkhard juga mengatakan kelompok garis keras telah bertahun-tahun tinggal di sekitar pegunungan yang terletak di kawasan gurun Sahara itu. Pihak militer Mali membenarkan serangan tentara Prancis.
Serangan itu diawali bentrokan antara pasukan Prancis dan Mali melawan kelompok militan Ansar Dine di kota Kidal, Sabtu (2/2) lalu. Beberapa helikopter dan pesawat perang mengangkut pasukan tadi meninggalkan kota Gao menuju pangkalan udara Kidal. Kota tersebut sebenarnya dikuasai kelompok prootonomi MNLA Tuareg.
Prancis ternyata mengerahkan sekitar 3.500 pasukan, jet tempur, dan kendaraan tempur dalam operasi bersandi Wildcat. Tidak pernah ada sebelumnya intervensi asing sebesar pengaruh Prancis pada Mali.
"Tujuannya pun bukan hanya membebaskan Mali, tapi juga memberangus ancaman terhadap negara-negara Afrika, Eropa, Prancis, dan negara lainnya di dunia,” jelas Presiden Nigeria Mahamadou Issoufou pada Radio France International.
Presiden Prancis Francois Hollande nampak ceria sepanjang kunjungan seharinya di Mali. Sembari menyalami pasukan militer Prancis yang bakal menyelesaikan tugasnya, dia mendengar seruan ribuan orang,
“Terima kasih Prancis!” Spanduk bertuliskan “Hollande Penyelamat Kita” menambah bungah hatinya.
“Banyak sekali bentuk aksi terorisme, jadi kita sebenarnya belum menyelesaikan misi secara penuh,” cetus Hollande di kedutaan besar Prancis di Bamako.
Ikuti Whatsapp Channel Republika