REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa menteri yang berasal dari Partai Demokrat mengkambinghitamkan Ketua Umum Anas Urbaningrum sebagai biang kerok menurunnya elektabilitas partai berlambang bintang Mercy itu.

Namun, Wakil Ketua Umum DPP Demokrat, Max Sopacua berpendapat pendapat itu terlalu vulgar. Menurutnya, opini yang menyebutkan Anas sebagai dalang dari kasus korupsi yang telah menyeret beberapa kader Demokrat, belum terbukti secara hukum.

Sebagai partai yang taat hukum, dan memiliki mekanisme yang jelas, harusnya, jelas Max, semua kader partai tidak boleh arogan.

"Mungkin hasil survei kemarin menjadi trigger bagi teman-teman menteri berbicara di pers. Semua orang tidak ingin partai ini terpuruk, Pak Anas juga," kata Max di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (4/2).

Karenanya, ia meminta seluruh jajaran partai legowo. Jika memang harus ada yang mundur, bukan berarti dimundurkan dengan cara yang tidak konstitusional.

"Jangan mentang-mentang pendiri partai, bukan berarti harus ambil sikap seperti itu. Diketawain oleh partai-partai yang lain nanti," ujar Max.

Max berharap semua lapisan Demokrat bersama-sama mengurai satu per satu masalah yang terjadi di Demokrat. Kemudian, diambil garis untuk melahirkan kesimpulan penyelesaian masalah partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika