Kamis 07 Feb 2013 23:32 WIB

Masyarakat Bajaj Adukan Dugaan Penggelapan ke Jokowi

Rep: Rina Tri Handayani/ Red: Ajeng Ritzki Pitakasari
Petugas mengisikan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax pada sebuah angkutan Bajaj di sebuah stasiun pengisian BBM umum (SPBU) di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/4).
Foto: Republika/Aditya Pradana Putra
Petugas mengisikan bahan bakar minyak (BBM) Pertamax pada sebuah angkutan Bajaj di sebuah stasiun pengisian BBM umum (SPBU) di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (2/4).

BALAI KOTA--Puluhan pengemudi dan pemilik bajaj melakukan aksi di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan. Mereka mengadukan dugaan penggelapan peremajaan kendaraan roda tiga tersebut.

''Sudah DP kurang lebih Rp 70 miliar sampai sekarang tidak keluar,'' ujar Pemilik Bajaj Jakarta Timur Wartika usai bertemu Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Kamis (7/2).

Dia mengatakan uang tersebut sudah lunas disetorkan Agustus 2012. Namun, pemilik bajaj belum mendapatkan bajaj baru berbahan bakar gas (BBG 4 Tak) hasil peremajaan.

Merekam menutrkan peremajaan tersebut melibatkan PT Abdi Raharja sebagai distributor tunggal kendaraan angkutan lingkungan dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.  

Ketua Asosiasi Bajaj se-DKI Jakarta Taryono mangatakan peremajaan pertama tahun 2006, harga satu bajaj Rp 33 juta. Untuk tahun tersebut terdapat 5.000 unit yang akan diremajakan namun terealisasi 250 unit. Tahun 2007 terdapat 4.750 yang harus dilakukan peremajaan tapi baru terealisasi 505 unit.

Peremajaan dilakukan 2009 sejumlah 2.000 unit dan terealisasi semua. Sedangkan, tahun 2012 harga bajaj naik menjadi Rp 59 juta.

Dia mengaku pemilik bajaj tetap mengikuti harga tersebut dengan cara menyetor per bulan hingga lunas Agustus 2012. Sedangkan, hingga sekarang dari 11.750 bajaj yang akan diremajakan baru terealisasi 2.755 unit. 

Karena itu, pihaknya menengarai terdapat indikasi persengkokolan praktek monopoli usaha persaingan tidak sehat. Mereka menilai eremajaan lebih baik diserahkan kepada koperasi bukan melalui PT agar lebih tepat sasaran.

Selain itu, peserta aksi tersebut juga menuntut pencopotan Kadis Perhubungan, Ketua Panitia Lelang Paket Bajaj, dan Kepala Seksi Bidang Angkutan Lingkungan bajaj yang diduga melakukan persengkokolan pengaturan lelang.

Jokowi mengatakan usulan pengelolaan kepada koperasi sangat bagus. Namun, dia mengaku belum mengerti secara detail tentang pengaduan para pengusaha bajaj tersebut.

Karena itu, dia akan mempelajari secara detail. Menurut dia  masyarakat menilai harga bajaj mahal dan menengarai adanya monopoli.

Dia berharap minggu depan, masalah peremajaan bajaj sudah rampung. ''Keinginan masyarakat bajaj untuk mengelola sendiri di bawah koperasi,'' kata dia usai menerima perwakilan pemilik maupun pengemudi bajaj.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement