REPUBLIKA.CO.ID, Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menilai, mahalnya harga peremajaan bajaj di Jakarta lebih disebabkan adanya unsur monopoli di dalamnya. Untuk itu, Mantan Walikota Solo ini segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan pengadaan sarana transportasi roda tiga tersebut. Pasalnya, dengan mahalnya harga peremajaan bajaj, tentu menyulitkan para pemilik bajaj melakukan peremajaan angkutannya itu.
"Saya mengerti ada sesuatu yang yang harus diselesaikan. Harga bajaj sekarang mahal, kelihatannya ada monopoli di sini," ujar Jokowi di Balaikota DKI Jakarta.
Jokowi mengatakan, saat ini pihaknya telah melihat adanya indikasi tersebut. Karena itu, dirinya tidak akan menunggu lama dalam melakukan evaluasi. Sedangkan mengenai adanya tuntutan agar Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Udar Pristono mundur dari jabatannya, Jokowi juga berjanji akan mengevaluasi hal tersebut. "Ya saya baru lihat ada indikasi, tapi saya segera selesaikan. Besok saya akan rapat internal, jadi diharapkan pekan depan sudah ada keputusan," katanya.
Pada kesempatan yang sama, Jokowi juga meyatakan persetujuannya dengan keinginan para pengemudi bajaj yang ingin dikelola oleh koperasi. "Ada keinginan masyarakat bajaj untuk mengelola sendiri di bawah koperasi. Tapi saya harus pelajari dulu secara detail, karena ini juga berkaitan dengan SK Gubernur," katanya.
Seperti diketahui, sebelumnya puluhan sopir bajaj menggelar aksi demo di depan kantor Balaikota DKI Jakarta, Kamis (7/2) siang. Adapun tuntutan yang diajukan yakni, menuntut Kepala Dushub DKI Jakarta, Udar Pristono mucur dari jabatannya karena diduga telah melakukan persengkokolan dalam pengadaan armada bajaj sejak tahun 2006 bersama koleganya PT Abdi Raharja.
Puluhan sopir bajaj juga meminta harga bajaj diturunkan, dan agar sopir bajaj diberi pembinaan. Tututan lainnya yakni membatalkan penetapan sistem lelang proses kegiatan jasa operator. Sebab dengan cara itu, para sopir bajaj merasa dipersulit dalan peremajaan bajaj dari bermesin 2 tak ke bahan bakar gas.
Koordinator LSM Pelopor, perwakilan para pengunjukrasa, Jack Sopian mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke Dishub DKI Nomor JOA-86/ LSM- PELOPOR/X/12 pada tanggal 1 Oktober 2012 tentang kejelasan pengadaan paket kegiatan pelelangan atau seleksi jasa operator angkutan umum. Namun hingga saat ini belum mendapat tanggapan. "Belum ada tanggapan sampai sekarang," katanya.
Beberapa perwakilan buruh pun sempat diterima oleh Jokowi. Mereka melakukan pertemuan tertutup di ruang tamu Gubernur DKI Jakarta selama kurang lebih 10 menit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika