REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono langsung membuat instruksi demi penyelamatan partai. SBY memerintahkan agar semua kader utama Partai Demokrat menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada komisi pengawas partai.

"Kita akan menganut dan mengikuti format yang berlaku yang ditetapkan oleh KPK. Sama format dan pengisiannya,"ujar SBY saat jumpa pers di Puri Cikeas, Bogor, Jumat (8/2).

Tidak hanya itu, SBY pun bakal melakukan reposisi terhadap personil partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru. Termasuk, kader yang menjadi anggota badan anggaran. "Acuan dari pergantian adalah kapasitas, the right person in the right place,"jelasnya.

Untuk penentuan anggota legislatif, SBY mengaku akan menyeleksi ketat dengan pakta integritas. Menurutnya, anggota legislatif, calon gubernur, calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung masa mendatang harus teken pakta integritas.

Bagi kader yang tidak bersedia menandatangani pakta integritas tidak akan pernah dicalonkan oleh partai untuk posisi apapun. 

Kisruh Partai Demokrat berawal dari hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting yang mengungkap rendahnya elektabilitas Partai Demokrat. Berdasarkan survei, partai pemenang pemilu itu hanya mendapatkan suara 8,3 persen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika