REPUBLIKA.CO.ID, TUNIS -- Partai Kongres Tunisia bagi Republik (CPR) memutuskan untuk keluar dari koalisi pimpinan Partai Islam, Ennahdha, sebagai reaksi atas caranya menangani krisis baru-baru di negeri tersebut, yang dipicu oleh pembunuhan seorang pemimpin oposisi, kata kantor berita resmi Tunisia, TAP, Ahad (10/2).

Pemimpin CPR Chokri Yacoub sebagaimana dikutip TAP mengatakan partainya, partai Presiden Tunisia Moncef Marzouki, berencana mengadakan taklimat pada Senin untuk secara resmi mengumumkan keputusannya.

Lima anggota CPR di dalam pemerintah --tiga menteri dan dua sekretaris negara-- akan terus memangku jabatan guna menghindari kevakuman pemerintahan.

Ketika ditanya mengenai sikap CPR tentang usul Perdana Menteri Hamadi Jebali guna membentuk pemerintah teknokrat, Yacoub mengatakan partainya akan mendukung usul itu jika usul tersebut diajukan ke Majelis Konstituen Nasional, kata Xinhua.

Jebali pada Rabu (6/2) mengumumkan rencananya untuk membentuk pemerintah baru kaum teknokrat guna memimpin negeri itu sampai pemilihan umum sementara terbunuhnya pemimpin oposisi tersebut memicu protes luas di negara Afrika Utara itu.

Pembunuhan terhadap Chokri Belaid, pemimpin Front Rakyat dan seorang pengeritik vokal, memicu protes marah di Tunis dan Kota Kecil Sidi Bouzid dibagian selatan negeri tersebut.

Beberapa jam setelah berita tentang kematian Belaid, ribuan orang Tunisia berkumpul di jalan raya utama di ibu kota negeri itu untuk mencela pembunuhan berlatar-belakang politik tersebut. Mereka juga menuntut pembubaran pemerintah saat ini. Polisi menggunakan gas air mata untuk membubarkan mereka.

Tak seorang pun mengaku bertanggungjawab atas pembunuhan itu.

Kementerian Dalam Negeri Tunisia, Rabu, menyatakan seorang polisi Tunisia tewas dalam bentrokan di Ibu Kota Negeri tersebut, Tunis. Ditambahkannya, pemrotes juga menjarah beberapa toko.

Ikuti Whatsapp Channel Republika