REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyelamatan Partai Demokrat oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat akan dilakukan sampai kondisi partai berlambang bintang mercy itu stabil. Secara bersama, keputusan menyangkut partai akan diambil oleh Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie yang juga duduk di dalam Majelis Tinggi Partai Demokrat mengatakan kendali partai akan dipegang Majelis Tinggi sampai kepercayaan publik kembali pulih kepada Partai Demokrat.
"Kami targetkan sampai akhir tahun 2013, atau empat bulan sebelum pemilu. Jadi masuk masa kampanye Demokrat sudah bersih dan sehat," kata Marzuki di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (11/2).
Meski kendali dipegang Majelis Tinggi, Marzuki menegaskan, Anas Urbaningrum tetap menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Dalam penyelamatan partai, Anas juga berperan karena mantan Ketua Umum PB HMI itu merupakan Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Kewenangan sebagai ketua umum, menurut Marzuki, tetap akan dipegang Anas. Seperti penandatanganan daftar calon anggota legislatif sementara yang harus disetor parpol ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada April nanti.
"Tetap Ketum yang teken. Kalau berhalangan, sesuai Undang-undang bisa diwakilkan oleh wakil ketua umum dan sekjen," ujar Ketua DPR itu.
Karenanya, opini banyak pihak yang menyebut wewenang Anas dilucuti, dinilai Marzuki salah. Sebab, faktanya, majelis tinggi malah membantu dan mendampingi Anas menyelesaikan persoalan partai. Anas juga diberi kesempatan untuk menyelesaikan masalah hukum terkait sangkaan keterlibatannya dalam kasus korupsi.
"Makanya kami dampingi supaya dia (Anas) tidak digebuki lagi. Ketum itu sentral, ketika ada isu sedikit, ketum selalu digebuki," paparnya.
Majelis Tinggi Partai Demokrat terdiri dari sembilan orang. Yakni SBY,Wakil Ketua Dewan Pembina Marzuki Alie, Sekretaris Dewan Pembina Jero Wacik, Sekretaris Dewan Kehormatan TB Silalahi, Ketua Umum DPP Anas Urbaningrum, dua Wakil Ketua Umum DPP Max Sopacua dan Jhonny Alen, Sekretaris Jendral DPP, Edhi Baskoro Yudhoyono, dan Direktur Eksekutif DPP Toto Riyanto.
Ikuti Whatsapp Channel Republika