REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Golkar, Hajriyanto Y Tohari, menolak jika kasus korupsi politisi dikaitkan dengan partai politik.

Menurutnya kendati kasus korupsi politisi terus bermunculan silih berganti, namun itu merupakan tanggung jawab individu. “Tersangka korupsi adalah tersangka korupsi. Dan itu tindakan individual alias pribadi dan yang bertanggung jawab juga individu atau pribadi pula,” ujarnya, di gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (12/2).

Partai Golkar, kata Hajriyanto, tidak pernah memerintahkan kadernya korupsi. Dia membantah anggapan maraknya kasus korupsi, karena partai politik meminta sumbangan besar kepada para kadernya di legislatif dan eksekutif. Menurutnya partai memang meminta sumbangan, tetapi tidak memaksa.

“Itu alasan saja. Dalih atau apologi saja. Dalih untuk menutupi perilaku koruptifnya dengan menjadikan partai sebagai alasan," katanya.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan, mengatakan ada korelasi yang kuat antara perilaku koruptif politisi dengan partai politik.

Menurutnya korelasi ini bertemu ketika partai politik tidak memiliki sumber modal mandiri dan politisi membutuhkan eksistensi di dunia politik. “Kebanyakan korupsi berkaitan dengan pengumpulan modal politik parpol,” ujarnya.

Dia menyatakan, selama mekanisme pendanaan partai politik belum dibenahi korupsi masih akan terus terjadi. Sebab partai politik akan memafhumkan kadernya yang korup sepanjang tidak terjerat proses hukum. “Harus ada pembenahan dari hulu,” katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika