REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil alih tugas dan wewenang Ketua Umum Anas Urbaningrum. Proses politik di partai berlambang mercy tersebut dinilai paling aneh jika dibandingkan partai politik (parpol) lainnya.

Karena, menurut peniliti politik LIPI, Siti Zuhro, sebagai parpol yang mengedepankan demokrasi, saling percaya, toleransi dan manajemen konflik, Partai Demokrat seharusnya dapat dikembangkan dengan baik.

Demokrasi, menurut dia, juga mensyaratkan dikelolanya kompetisi secara terbuka. Selain itu, demokrasi mengizinkan siapapun untuk menjadi apapun sesuai dengan kompetensinya. Namun, yang terjadi para Partai Demokrat, faktanya, dinilai Siti Zuhro, merupakan bentuk dari peredaman kompetisi dalam kontestasi politik.

"Dalam hal solidaritas (Partai Demokrat) nol, saling curiga tinggi sekali. Padahal demokrasi itu trust building," ujar Siti Zuhro, di Jakarta, Rabu (13/2)..

Sebagai parpol yang pendanaannya berasal dari negara, menurut Siti, wajar bila publik mengkritisi kisruh yang terjadi di Demokrat. Apalagi munculnya pengambilalihan wewenang yang dilakukan majelis tinggi, bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Partai Demokrat, Pasal 13.

Yang jelas dalam konstitusi Partai Demokrat itu menyebutkan tidak ada kewenangan untuk mengambil alih. Sikap inkonstitusional yang dilakukan SBY, menurut Siti patut dikritisi. Karena Partai Demokrat bukan unit usaha yang dimiliki SBY. "Anas itu hasil kongres, harus diselesaikan juga dengan kongres," paparnya.

Goyangan pada elite Demokrat terjadi setelah Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei beberapa waktu lalu. Partai Demokrat disebutkan mengalami kemerosotan elektabilitas hingga 8 persen. Hal itu menimbulkan kegelisahan dari beberapa anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Sehingga mendesak SBY untuk turun tangan menyelamatkan partai.

Ikuti Whatsapp Channel Republika