REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar PT Lapindo Brantas menyelesaikan masalah ganti rugi kepada korban lumpur di Sidoarjo, Jawa Timur, bisa menimbulkan ketegangan baru di tubuh sekretariat gabungan (Setgab). 

“Setelah sempat tegang dengan PKS, kali ini Demokrat akan tegang dengan Golkar di setgab,” kata pengamat politik Universitas Indonesia, Ary Dwipayana ketika dihubungi Republika di Jakarta, Kamis (14/2).

Sulit ditampik pernyataan SBY memiliki muatan politis. Hal ini karena menurut Ary momentum pernyataan SBY keluar di tahun politik yang dideklarasikan sendiri oleh SBY.  Ketika pernyataan itu muncul di tahun politik sulit dihindari ada spekulasi politik dari SBY, ujarnya.

Ary mengatakan kepeduliaan SBY kepada para korban lumpur Lapindo mestinya dilakukan jauh-jauh hari. Sebab penderitaan korban lumpur Lapindo bukan lagi rahasia umum yang bisa disembunyikan pemerintah. 

“Kasus Lapindo ini kan sudah lama sekali kenapa tidak dari dahulu presiden sampaikan pernyataanya,” kata Ary. Terlepas dari itu semua, ia berharap pernyataan SBY bisa memberi dampak positif bagi para korban lumpur yang saat ini masih terlunta-lunta nasibnya. 

Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di kantor presiden, SBY mengatakan PT Lapindo harus segera melunasi ganti rugi para korban luapan lumpur Lapindo. 

"Saya mendapatkan laporan Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya, Rp 800 miliar belum diselesaikan, sampaikan kepada Lapindo. Kalau janji ditepati, kalau main-main dengan rakyat dosanya dunia akhirat," kata SBY. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika