REPUBLIKA.CO.ID, Pemerintah daerah di seluruh Indonesia diharapkan tidak membangun asrama mahasiswa masing-masing daerah di Yogyakarta, untuk mencegah munculnya konflik antaretnis, kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X.
"Saya khawatir jika semua pemerintah daerah (pemda) di seluruh Indonesia yang jumlahnya 491 kabupaten/kota membangun asrama di Yogyakarta, akan menimbulkan kekerasan antaretnis. Keberadaan asrama masing-masing daerah akan memunculkan eksklusivitas etnis," katanya di Yogyakarta, Kamis.
Menurut dia, pihaknya bisa memahami jika masing-masing pemerintah kabupaten/kota itu memfasilitasi mahasiswanya dengan membangun asrama. Namun, keberadaan asrama yang bersifat eksklusif itu dikhawatirkan menimbulkan perpecahan antaretnis.
"Jika masing-masing daerah membangun asrama dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan antaretnis yang berujung pada kekerasan. Saya khawatir nanti ada kekerasan di antara etnis itu sendiri," katanya.
Ia mengatakan dengan adanya asrama itu berarti hanya tempat untuk etnisnya sendiri, dan dikhawatirkan mereka tidak mau bergaul dengan etnis lain sehingga dapat menimbulkan perpecahan antaretnis. Hal itu tentu akan merugikan Yogyakarta.
"Jika terjadi kekerasan antretnis itu berarti Yogyakarta mengalami kemunduran, karena selama ini tidak pernah ada perkelahian antaretnis," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Oleh karena itu, Sultan mengharapkan pemda di seluruh Indonesia mendorong mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta untuk indekos di rumah penduduk, sehingga dapat bergaul dengan mahasiswa dari berbagai etnis dan masyarakat Yogyakarta.
"Dengan indekos, mahasiswa dari berbagai etnis dan masyarakat Yogyakarta dapat bergaul satu sama lain, sehingga menumbuhkan kebersamaan, bukan eksklusivitas masing-masing etnis. Kebersamaan merupakan kekuatan masyarakat Yogyakarta," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika