Jumat 15 Feb 2013 13:45 WIB

Masjid Ahmadiyah di Bekasi Disegel

Rep: Reja Irfa Widodo/ Red: Citra Listya Rini
Masjid Ahmadiyah dijaga ketat
Foto: Antara
Masjid Ahmadiyah dijaga ketat

REPUBLIKA.CO.ID, PONDOK GEDE -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi kembali melakukan penyegelan terhadap masjid jemaah Ahmadiyah di Kelurahan Jati Bening Baru, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat. Walikota Bekasi Rahmat Effendi menyatakan penyegelan tersebut sebagai bentuk pengamanan.

''Apa yang dilakukan pemerintah kota murni adalah bentuk antisipasi persoalan-persoalan umat yang ada di situ. Supaya tidak terjadi apa-apa,'' kata Rahmat di Bekasi, Jumat (15/2).

Rahmat menambahkan penyegalan itu sebagai bentuk tindakan preventif supaya tidak terjadi konflik horizontal yang sempat terjadi di beberapa daerah. Langkah ini diambil setelah mendengar usulan dan masukan dari unsur Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida). 

Pasalnya, informasi yang berkembang massa Front Pembela Islam (FPI) akan menyerbu masjid Al Misbah pada Jumat (15/2) siang. Rencananya, penyerbuan ini akan dilakukan setelah pengurus dan pembukaan DPC FPI cabang Jati Bening.

Namun, Rahmat menegaskan, tidak ada tekanan dari pihak manapun untuk melakukan penyegelan tersebut. Penyegelan itu juga sebagai upaya untuk mengingatkan kembali jamaah Ahmadiyah soal larangan aktivitas mereka. 

Rahmat pun mengimbau kepada seluruh masyarakat, baik Ahmadiyah atau pihak-pihak tertentu, untuk tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif dan mengganggu keamanan. ''Yang disegel bukan masjidnya. Tapi, yang dilarang adalah tata cara ajaran yang dianggap keluar dari syariat yang ada,'' tutur Rahmat.

Lewat Peraturan Walikota (Perwal) no.40 tahun 2011, Pemkot Bekasi kembali melakukan penyegelan rumah ibadah jemaah Ahmadiyah Bekasi. Papan penyegelan itu dipasang di depan pagar masjid Al Misbah. 

Dalam papan penyegelan itu bertuliskan ''Larangan Aktifitas Jemaah Ahmadiyah di Kota Bekasi''. Larangan ini berdasarkan SKB 3 menteri (Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Mendagri) tahun 2008, Fatwa MUI no 11/2005, Pergub Jabar no 12/2011, dan Perwal no 40/2011. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement