REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Ikhwanul Muslimin (IM) Mesir melalui pemimpin Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) Saad el-Katatni mengatakan, ingin memenangkan mayoritas kursi Parlemen Mesir mendatang tanpa beraliansi dengan kelompok Islam Mesir lainnya, Kamis (14/2).
"Kami mengharapkan dukungan lebih populer dan memeroleh peningkatan jumlah kursi kami, melampaui parlemen sebelumnya," kata Katatni dalam konferensi persnya.
Ia sebelumnya berjanji untuk membentuk politik yang lebih luas di masa depan sebelum pemungutan suara parlemen. Katatni mengatakan FJP tidak akan membuat kesepakatan dengan kelompok-kelompok Islam lain seperti partai Salafi al-Nour yang merupakan saingan terbesar FJP.
Katatni menambahkan, partai Salafi, khususnya Al-Nour juga telah mengumumkan mereka tidak ingin berkoalisi dengan FJP. Ini menjadi sinyal persaingan sengit antara partai Islam dalam pemilihan umum (pemilu) berikutnya.
"FJP akan berkoordinasi untuk beraliansi dengan kekuatan politik lain. Tapi sampai sekarang kami belum memutuskan dengan siapa kita akan membentuk aliansi," ujar pembicara parlemen ini.
Sejak jatuhnya mantan presiden Mesir Hosni Mubarak pada 2011 kemarin, organisasi Islam menjadi pemimpin politik Mesir karena memiliki keterampilan organisasi dan keuangan.
Bahkan pesaing liberal dan kiri tidak dapat menyainginya. FJP memenangkan sekitar 40 persen suara dalam pemilihan parlemen tahun lalu, dan kelompok-kelompok Islam memenangkan kursi total sekira 70 persen.
Parlemen itu akan dibubarkan oleh pengadilan bulan depan karena aturan pemilu yang dianggap inkonstitusional. Pemerintahan IM juga menghadapi permusuhan yang meningkat. Lawan politik IM menuduh gerakan ini memonopoli kekuasaan dibandingkan mencari konsensus mengenai hak-hak politik, dan reformasi ekonomi, kemudian memicu protes yang telah berubah menjadi kekerasan.
Seorang pejabat di kepresidenan mengatakan, pemilu yang dijadwalkan akhir April atau awal Mei mendatang kemungkinan akan berjalan tiga putaran, dan dijaga angkatan bersenjata.
Sumber pengadilan mengatakan, pekan depan mahkamah konstitusi Mesir akan memberikan hasil tinjauan undang-undang pemilihan parlemen untuk Dewan Syura. Dewan ini menjadi badan legislatif tunggal selama masa transisi Mesir, dan akan mengadopsi hukum dalam beberapa pekan berikutnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika