REPUBLIKA.CO.ID,PADANG--Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono batal berangkat ke Kepulauan Mentawai, meninjau rencana pembangunan hunian tetap korban tsunami karena cuaca buruk.
Menko Kesra yang direncanakan bertolak ke Mentawai didampingi Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dari Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Ketaping Padang Pariaman, sekitar pukul 09.00 WIB, Sabtu.
Dalam rambongan itu juga ada perwakilan dari pejabat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), unsur kementerian kehutanan dan pejabat Pekerjaan Umum (PU), serta bupati Mentawai.
Agung Laksono mengatakan tujuan kunjungan ke Mentawai untuk melihat persiapan pelaksanaan rekonstruksi pasca tsunami. Namun batal berangkat karena menurut co-pilot pesawat cuaca di kawasan Kepulauan Mentawai, tidak bersahabat.
Oleh karena itu, rencana peninjuan dijadwalkan ulang pada awal Juni mendatang, diharapkan sudah terlihat progres kegiatan fisik rekonstruksi hunian tetap tersebut.
Menurut dia terjadi keterlambatan pelaksanaan rekonstruksi hunian tetap korban tsunami Mentawai, karena faktor proses perizinan kawasan hutan. Namun sekarang, surat dari menteri kehutanan tentang proses pelayanan proses Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) untuk hunian tetap sudah diterbitkan.
Oleh karena itu, sudah dapat dimulai "land clering" kawasan hutan yang dicadangkan dibantu personil TNI termasuk dalam sumber logistik bahan bangunan. "Kayu-kayu yang sudah dipotong diberikan ke masyarakat dan tidak ada unsur komersialnya atau dijual ke umum, pihak Korem sudah diminta untuk pengamanan kegiatan tersebut," katanya.
Menko memperkirakan mulai proses pembangunan hunian tetap korban bencana tsunami paling lambat Maret mendatang, sehingga diharapkan akhir tahun ini sudah selesai.
Sistem dalam pelaksanaan diterapkan dalam bentuk kelompok masyarakat (Pokmas) dan pemerintah mengalokasikan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi hunian tetap korban tsunami sebesar Rp68 juta/unit.
Pokmas akan dibantu tim pendamping yang jumlahnya telah direkrut dalam program rekonstruksi Mentawai sekitar 171 orang untuk terlibat langsung bersama masyarakat di lapangan, termasuk pemberdayaan ekonomi.
"Jika dalam rehabilitasi dan rekonstruksi Mentawai sudah terintegrasi dan terpadu tentu pelaksanaannya bisa dilakukan percepatan. Saya optimistis Mentawai setelah terkena dampak bencana ke depan tidak lagi menjadi daerah yang tertinggal, karena potensi lautnya besar. Disana ada ikan kerapu, udang logster yang kualitas ekspor," kata Menko Kesra.
Gubernur Sumatera mengatakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui BNPB rencananya sebesar Rp1,2 triliun, tapi yang sudah dikucurkan pada tahap pertama sekitar Rp 480 miliar.
Dari jumlah anggaran yang telah dikucurkan itu, termasuk untuk pemberdayaan masyarakatnya dikelola Pemkab Mentawai dan untuk rekonstruksi hunian tetap oleh BPBD provinsi.
Menurut gubernur, perlu dipahami rencana alokasi anggaran sebesar Rp1,2 triliun dari pemerintah pusat bukan semuanya untuk rekonstruksi pasca tsunami semata, tapi sebagian besarnya di tahap II nanti akan difokuskan untuk program percepatan yakni pembangunan jalan, jembatan, airport dan pelabuhan serta infrastruktur lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika