REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI -- Fungsionaris DPP Partai Demokrat, Umar Arsal mengatakan, rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada Ahad (17/10), di Jakarta, bukan untuk ajang melengserkan Anas Urbaningrum dari jabatan ketua umum.
"Agenda Rapimnas hanya akan membahas berbagai masalah perbaikan elektabilitas partai dalam beberapa bulan ke depan, bukan untuk melengserkan Anas dari jabatan ketua umum partai," katanya sesaat sebelum kembali ke Jakarta, di Kendari, Ahad.
Berada di Kendari, Umar Arsal yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah Indonesia Timur DPP Partai Demokrat, menghadiri kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, pasangan Masmuddin - Mustakin di Kecamatan Soropia, Sabtu (16/2).
Menurut Umar, Rapimnas Partai Demokrat akan dihadiri sekitar 200 pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat se Indonesia. Dari jumlah pengurus DPD Partai Demokrat sebanyak itu kata dia, tidak satu Pengurus DPD pun yang menginginkan KLB, apalagi melengserkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
"Yang menginginkan Anas lengser dari jabatan ketua umum hanya segelintir oknum pengurus DPP Partai Demokrat, bukan dari pengurus DPD sebagai pemegang hak suara tertinggi partai," katanya.
Ia mengatakan, seluruh pengurus DPD Partai Demokrat se-Indonesia masih tetap menginginkan Anas menjadi Ketua Umum Partai.
Bahwa saat ini Ketua Majelis Tinggi Partai mengambil-alih tugas Ketua Umum Partai, itu semata-mata sebagai upaya memperbaiki citra partai di mata publik yang akhir-akhir ini mengalami penurunan elektabilitas menurut hasil survei.
"Mengambil-alih tugas Ketua Umum, tidak berarti melengserkan Ketua Umum, tapi itu tadi, memperbaiki citra partai yang sedang mengalami penurunan elektabilitas," katanya.
Ditanya bagaimana sikap Partai Demokrat jika kemudian KPK menetapkan Anas sebagai tersangka kasus dugaan korupsi, Umar mengatakan tidak mau berandai-andai. Sejauh status Anas belum jadi tersangka kasus dugaan korupsi, kata dia, Anas masih tetap Ketua Umum Partai Demokrat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika