REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono mengatakan telah mendapatkan info bahwa Lapindo akan segera menyelesaikan ganti ruginya kepada masyarakat Porong di Sidoarjo, Jawa Timur.
"Saya sudah dapatkan informasi bahwa pihak Lapindo segera akan selesaikan, saya tentu berharap bisa selesai pada akhir tahun ini, karena kalau tidak selesai juga tidak menguntungkan pihak lapindo," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (18/2).
Hal ini dikatakannya menanggapi instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rapat kabinet sebelumnya agar Lapindo segera menyelesaikan ganti ruginya. Presiden meminta agar Lapindo segera melunasi ganti rugi sebesar Rp 800 miliar yang masih terkatung-katung.
Menurut Agung, instruksi tersebut sebagai peringatan, agar Lapindo segera menyelesaikan, mengingat sudah telalu lama kasus ini tidak selesai-selesai. Ia menambahkan, instruksi tersebut tidak memojokkan Partai Golkar mengingat Lapindo merupakan salah satu anak usaha milik keluarga Bakrie.
"Tidak-tidak, tidak ada unsur-unsur seperti itu," katanya.
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Nurul Arifin mengatakan Aburizal Bakrie yang merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar tidak akan melepaskan tanggung jawabnya kepada pemerintah bagi pembayaran ganti rugi korban lumpur Lapindo.
"Walaupun MA (Mahkamah Agung -red) menyatakan kasus Lapindo termasuk kategori bencana alam yang penyelesaiannya melibatkan pemerintah, pihak Pak ARB (Aburizal Bakrie-red) tidak akan melepas tanggung jawab sepenuhnya kepada pemerintah," kata Nurul ketika ditemui di Gedung Nusantara I MPR/DPR di Jakarta akhir pekan lalu.
Menurut Nurul, secara pribadi Ketua Umum Partai Golkar itu telah menyatakan kesanggupannya untuk menyelesaikan persoalan pembayaran ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo secepatnya.
"Namun, karena ini jumlahnya tidak sedikit dan sebagai manusia ada batas kemampuan sehingga pihak Lapindo butuh waktu untuk melakukan pembayaran yang masih tersisa," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika