REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi permintaan kenaikan gaji para kepala daerah. Presiden setuju semua kepala daerah dinaikkan gajinya.

Menurut presiden,  gaji harus layak dan sebanding dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya. “Kalau tidak layak dan kita punya kemampuan untuk meningkatkan jadi layak, maka peningkatan diperlukan,” katanya, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (26/2).

Dia mengatakan, pada 2004, pemerintah sudah menaikan kesejahteraan PNS utamanya golongan IA dan tingkat bawah, guru, dan abdi-abdi negara. Menurutnya, ke depan harus meningkat sesuai dengan inflasi agar semakin layak kehidupan jajaran pemerintah. 

“Beberapa penjabat negara sudah naik cukup tinggi. Oleh karena itu, tidak adil kalau gaji bupati, walikota, dan gubernur tidak naik setelah delapan tahun ini,’ katanya. 

Presiden pun meminta agar Menteri Keuangan termasuk Menteri Dalam Negeri berkoordinasi dengan Wakil Presiden untuk membahas hal tersebut. 

“Bikin dengan tepat. Sandingkan dengan yang lain karena dalam jangkauan APBN kita maka segera diimplementasikan,"ungkapnya.

Menurut presiden, tidak adil kalau pemimpin minta naik gaji duluan sementara gaji bawahan tidak dipikirkan. "Bukan hanya tidak adil, tapi salah besar. Semoga dalam waktu tidak terlalu lama bisa diimplementasikan.”