REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Nilai fasilitasi kredit yang belum dicairkan atau undisbursed loan dari bank swasta menempati urutan tertinggi. Total kredit yang belum dicairkan pada 2012 mencapai Rp 817,21 triliun, sebanyak Rp 352,55 triliun atau 43 persen di antaranya berasal dari bank swasta.

Rinciannya sebanyak Rp 347,85 triliun dari bank swasta (devisa) dan Rp 4,7 triliun dari bank swasta (non devisa). Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menyebutkan problem tersebut disebabkan proyek-proyek yang bersifat infrastruktur. "Bentuknya terutama infrastruktur jalan," kata Destry kepada Republika di Jakarta, Rabu (20/2).

Bank Mandiri misal, menggarap empat sektor infrastruktur, yaitu jalan, kelistrikan, telekomunikasi (telko), dan transportasi dan realisasi untuk pembiayaan infrastruktur jalan itu hanya 20-30 persen. Kondisi ini jauh berbeda dengan realisasi tiga sektor lainnya yang rata-rata 70-80 persen.

Kontraktor jalan tol, kata Destry, sangat banyak didanai oleh bank swasta. Berbeda dengan bank swasta, bank BUMN sangat berhati-hati menyalurkan kredit infrastruktur.

Biasanya, bank pemerintah yang memilih masuk ke kredit infrastruktur melihat proyek-proyek yang berisiko rendah (lower risk) dan lebih memilih proyek-proyek yang berkorelasi dengan pemerintah, seperti keterlibatan Bank Mandiri dalam proyek kelistrikan dengan PLN atau telko dengan Telkom.

Kredit investasi ini disalurkan bertahap, meskipun limit kreditnya sudah ditentukan. Pencairan pertama biasanya disalurkan 20-30 persen dari total kredit keseluruhan. Kredit juga tak bisa dicairkan jika proyek belum berjalan. "Inilah sebabnya undisbursed loan menjadi tinggi," ujar Destry.

Ikuti Whatsapp Channel Republika