REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo memastikan kongres PSSI 17 Maret 2013 fokus membahas dua poin, yakni penyatuan liga dan revisi statuta.
FIFA telah mengirimkan surat kepada Menpora tertanggal 22 Februari 2013. Surat itu menyebutkan bahwa kongres nanti sebagai Kongres Luar Biasa (KLB).
Dengan demikian, tidak akan ada pengubahan agenda lain yang sudah ditetapkan sebelumnya, termasuk isu pelengseran Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin. "Agenda kongres hanya penyatuan liga dan revisi statuta," kata Roy, Senin (25/2).
Roy mengatakan, sebenarnya ada satu agenda lain yang sebelumnya tercantum dalam kesepakatan. Yakni pengembalian empat anggota Komite Eksekutif (Exco) terhukum, yakni La Nyalla Mahmud Mattalitti, Roberto Rouw, Tony Aprilani dan Erwin Dwi Budiawan.
Menurutnya, pengembalian empat Exco sudah tidak perlu dibahas lagi karena keempatnya sudah kembali berkantor di PSSI, akhir pekan lalu. Dia berharap agar PSSI dan KPSI mau menjaga komitmen yang telah dilakukan untuk menggelar kongres nanti.
"Poin-poin kongres yang telah disepakati harus dijaga," ucapnya.
Roy tak menampik adanya polemik baru dengan pernyataan FIFA yang memerintahkan kongres sebagai Kongres Luar Biasa. Terlebih, pihak KPSI menyatakan keberatan dengan status kongres ini.
Roy mengaku telah mengirim ulang surat kepada FIFA untuk menegaskan status KLB tersebut. "Saya sudah mengirim surat lagi kepada FIFA. Tujuannya agar tidak ada lagi perdebatan di kemudian hari," katanya.
Sekretaris Jenderal PSSI Halim Mahfudz mengatakan, PSSI melalui Exco secara reguler akan melakukan rapat untuk menindaklanjuti keputusan FIFA mengenai pelaksanaan kongres. Karena, tegas Halim, PSSI harus segera melakukan verifikasi terkait peserta kongres.
"Karena menggunakan Voters Solo Juli 2011, verifikasi sangat perlu dilakukan. Rapat akan bertubi-tubi digelar pada pekan ini," katanya.
Sedangkan mengenai agenda kongres, Halim menegaskan tidak ada agenda lain selain penyatuan liga, revisi statuta, dan pengembalian empat Exco. "Agendanya seperti yang sudah disepakati. Tidak ada yang lainnya," tegas Halim.
Ikuti Whatsapp Channel Republika