REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA - Pertamina menegaskan tak akan menjadikan Blok Mahakam sebagai barang dagangan apabila diberi kepercayaan untuk menguasai 100 persen saham blok gas di Kalimantan Timur itu. Menurut Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, Ali Mundakir justru skema ini memuluskan keinginan pemerintah untuk mempertahankan Total E&P Indonesie serta Inpex Corporation untuk tetap berada di Mahakam. "Kami mengakomodir keinginan pemerintah," ujarnya kepada ROL. "Kami mengakomodir keinginan Total untuk tetap ikut, tetapi caranya jangan diperpanjang tapi dengan share down,".
Ia mengatakan dengan metode mengalihan sebagian saham itu, pemerintah akan lebih banyak dana sebagai pendapatan negara. Pasalnya, bila diperpanjang saja dana yang akan didapat RI amat minim. "Pengalaman kita di West Madura Offshore (WMO), kita hanya dapat signatured bonus 5 juta dolar AS," katanya. Bila skema share down dilakukan, misalnya dengan menyerahkan 49 persen saham lain ke Total, kemungkinan besar pemerintah bisa mendapat dana hingga belasan juta dolar AS.
Sebelumnya, Sekretaris Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Gde Pradnyana menuding Pertamina bakal memperjualbelikan aset Mahakam. "Apalagi dengan niat untuk hanya memperjualbelikan blok tersebut, kami tidak ingin hal itu dilakukan Pertamina," katanya dalam pesan singkat.
Menurutnya operator Mahakam pasca 2017 harus memiliki komitmen untuk berinvestasi dan berekplorasi. Inilah, kata dia, yang mungkin membuat pemerintah cenderung meneruskan kontrak Total E&P sebagai operator dengan skema kenaikan bagi hasil yang didapat RI serta menggandeng Pertamina sebagai partner.
Sementara itu, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini melihat ada potensi penurunan penerimaan negara bila Mahakamdiberikan seutuhnya pada Pertamina. Pasalnya bila diberikan ke BUMN itu, bagi hasil untuk negara bisa berkurang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika