REPUBLIKA.CO.ID,KOJA -- Pemohon Kartu Jakarta Pintar (KJP) di Kelurahan Tugu Selatan, Jakarta Utara, membludak. Ratusan warga mendatangi kantor kelurahan untuk mengurus berkas KJP sejak pagi hingga siang hari.
Salah satu warga, Royani (34 tahun) mengatakan, ia berharap bisa mendapat KJP agar anaknya bisa memperoleh biaya untuk pelajaran tambahan. ''Buat les, anak saya mau les'', ujarnya pada Republika, Rabu (27/2).
Royani, seorang penjual makanan, berpenghasilan Rp 50 sehari. Suaminya yang seorang sopir angkot hanya mendapat Rp 40 ribu perhari. Sedangkan anaknya yang sekolah di SD 12 Petang Rawa Badak Selatan suka sekali belajar dan terus menerus agar didaftar les Matematika dan Bahasa Inggris. Tentu saja itu membutuhkan biaya yang lebih banyak.
Menurut Royani, anaknya, Putri Dinanti Indah, merupakan anak yang pintar. Terbukti dia langganan ranking I tiap tahun. Royani yang tinggal di Gang Bendungan Melayu RT 13 RW 05 ini berharap berkasnya dapat lolos seleksi penerimaan Kartu Jakarta Pintar di sekolah.
Sekretaris Lurah Tugu Selatan, Sudarwati mengatakan, saking membludaknya pemohon KJP, pihaknya harus kerja lembur hingga pukul 00.00. ''Soalnya kalau gak seperti itu, gak bisa kelar'', ujarnya.
Sudarwati mengatakan tiap hari ada sekitar 200 lebih pemohon KJP. Ada lima staf bantu yang bertugas untuk mengetik berkas, termasuk dirinya dan Lurah. Membludaknya warga telah terjadi sejak Kamis (21/2) hingga sekarang.
Untuk mendapat KJP, warga harus membawa surat pernyataan dari RT/RW, fotocopy Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga. Berkas-berkas itu kemudian dibawa ke kelurahan untuk dibuatkan Formulir Pelayanan Masyarakat (PM 1). PM1 inilah yang kemudian dibawa ke sekolah untuk selanjutnya diseleksi agar bisa memperoleh KJP.
Hal yang sama terjadi di Kelurahan Koja. Warga pun banyak yang mengurus berkas untuk KJP disana.
Sekretaris Kelurahan Koja, Istambul Afrikana mengatakan, pemohon KJP setiap hari mencapai 200 orang. Ini pun sudah terjadi sejak Kamis (21/2).
''Banyak sekali'', ujarnya.
Baik Istambul dan Sudarwati mengaku tidak ada pelayanan lain, misalnya pembuatan KTP, yang terganggu karena meningkatnya pemohon KJP. Sebab tiap pelayanan telah ada bagian dan petugasnya masing-masing.