REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lagi, salah satu tokoh Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, angkat bicara soal Anas Urbaningrum. Kali ini ia berujar jika Anas menuruti skenario dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), saat Kongres Partai Demokrat 2010 lalu, mantan ketua umum Partai Demokrat itu berpeluang menjadi calon presiden (capres).
"Kalau saja Anas mengikuti saran mejelis tinggi waktu itu menjadi sekretaris jenderal, dia bisa jadi ketua umum pada periode berikutnya, bahkan bisa menjadi capres pada Pemilu 2014," kata Ulil yang juga menjabat sebagai ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat itu di Jakarta, Rabu (27/2).
Dalam jumpa pers terkait perkembangan politik Partai Demokrat yang bertajuk "Bagaimana Menulis Lembaran Baru & Memilih Nakhoda Baru", Ulil mengemukakan, Anas pada waktu itu tidak setuju dengan saran majelis tinggi, dan terus maju untuk menjadi ketua umum Partai Demokrat.
"Anas ini kurang bersabar, ya begini akibatnya," ujar Ulil.
Lantas apa skenario yang disusun SBY? Ulil sedikit membongkarnya meski tidak memerinci. "Begini skenarionya, yang diinginkan jadi ketum itu Andi Mallarangeng. Anas jadi sekretaris jenderal Partai Demokrat," ujarnya.
Namun, Anas justru terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat pada kongres dua tahun silam itu. Ulil mengungkapkan jabatan Anas sebagai ketua umum Partai Demokrat itu tidak dihendaki oleh SBY. "SBY secara jujur berkata, `Anas adalah bayi yang tidak diharapkan`," katanya.
Terlepas dari itu, Ulil mengatakan, pihak partai tetap menerima kemenangan Anas pada waktu itu selaku ketua umum, dan Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sekretaris jenderal Partai Demokrat.
"SBY ini sangat sayang sama dua orang ini, Andi dan Anas. Karena itu, ia ingin keduanya menjadi petinggi. Tapi, Anas tidak menurut. Kalau saja Anas menurut, tak ada cerita Nazaruddin jadi bendahara umum, kemudian Ibas jadi sekjen," kata Ulil.
Itulah skenario politik SBY untuk Anas, tapi kenyataan tidaklah selalu sesuai harapan. Kini Anas sudah menyatakan mundur selaku ketua umum, sekaligus meninggalkan Partai Demokrat seusai ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pusat pelatihan olahraga di Hambalang, Jawa Barat.