REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Biro Perimbangan Keuangan Daerah & Pusat DPP Partai Demokrat, M Husni Thamrin, mengatakan konflik partai Demokrat bukan hal yang baru terjadi. Meski demikian, masalah yang menimpa mantan Ketua Umum Partai Demokrat murni masalah hukum, bukan ditunggangi unsur politis.

"Kita tidak mencampuri urusan Nazaruddin, Angelina Sondakh, Andi Mallarangeng dan sekarang Anas. Kalau ada yang bicara kasus ini ditunggangi kepentingan politik, sama sekali tidak betul," katanya, di Jakarta, Rabu (27/2).

Ada hal yang penting harus dilakukan saat ini, kata dia, yaitu Pemilu 2014. Karena itu, dia mengajak kader untuk berfokus pada pemenangan partai di Pemilu 2014. "Yang penting kita harus kompak. Kalau ada kader yang ingin keluar, silakan saja," katanya.

Apa yang dilakukan saat ini, lanjut dia, adalah berpikir untuk membangun partai dan siap menang kembali di Pemilu 2014. "Kami harus menegakkan kembali panji-panji partai," katanya.

Anas Urbaningrum mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus Wisma Atlet Hambalang, Bogor.

Ikuti Whatsapp Channel Republika