REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan menyatakan kerugian dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan elpiji tidak bersubsidi menghambat pertumbuhan laba bersih perseroan sepanjang 2012.
"Kerugian dari BBM bersubsidi dan elpiji non-subsidi sebesar 470 juta dolar AS (sekitar Rp 4,4 triliun). Jadi kalau misalnya Pertamina tidak mengalami kerugian tersebut, sebetulnya laba bersih kami sudah bisa mencapai 3,23 miliar dolar AS," kata Karen Agustiawan usai rapat umum pemegang saham Pertamina di Jakarta, Rabu.
Menurut dia, penugasan penyaluran BBM bersubsidi masih merugi meski total laba yang dibukukan sepanjang 2012 menunjukkan peningkatan hingga 26,4 persen dari Rp 20,47 triliun pada 2011 menjadi sekitar Rp 25,89 triliun (setara 2,76 miliar dolar AS).
Lebih lanjut Karen menjelaskan perseroan masih menjual elpiji di bawah harga pokok pembelian sehingga mengalami kerugian hingga Rp 5,1 triliun.
Menurut dia, untuk menekan kerugian, perseroan berencana menaikkan harga elpiji non-subsidi (jenis tabung gas 12 kg) sebesar 36,2 persen dari sebelumnya Rp5.850 menjadi Rp7.966,7 per kg atau naik sekitar Rp 2.116,7 per kg pada Maret 2013.
Dengan demikian, harga elpiji dari agen ke konsumen akan naik dari Rp70.200 menjadi Rp95.600 atau naik Rp 25.400 per tabung isi 12 kg.
Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Ali Mundakir mengatakan saat harga elpiji 12 kg dinaikkan, kuota gas tiga kg akan dihentikan. Hal itu dimaksudkan agar pengguna gas tabung isi 12 kg tidak lantas beralih ke gas tiga kg karena adanya kenaikan harga.
"Kuota ke agen yang tiga kg akan kami 'freeze', tidak kami tambah. Kami juga akan menggelontorkan lebih banyak tabung gas isi 12 kg," katanya.
Ali juga menuturkan, meski harganya dinaikkan, perseroan masih akan tetap rugi hingga sekitar Rp 3 triliun akibat penjualan elpiji 12 kg itu.
Walau enggan menyebutkan kepastian waktu kenaikan harga elpiji, dia memastikan prosesnya akan dilakukan sesegera mungkin dan akan segera dilakukan pembahasan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika