REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengakui penanganan Jamkesmas di kota Surabaya masih rawan terjadinya polemik di tengah masyarakat.

Hal itu dikarenakan, ada beberapa masyarakat yang sebelumnya dapat jaminan kesehatan, namun ditahun berikutnya ia tidak mendapatkan kembali. Atau juga ada yang seharusnya mendapatkan, tetapi malah tidak mendapatkan.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Surabaya, Esty Martiana Rachmi. “Kami menyadari jamkesmas ini sangat rawan polemik. Apalagi kalau yang dulu dapat sekarang tidak dapat. Meskipun ada pula yang sebelumnya tidak dapat sekarang malah masuk data penerima jamkesmas. Itu semua menjadi kewenangan pusat," ujarnya kepada wartawan, Kamis (28/2).

Esty menjabarkan setidaknya ada 199.313 warga tidak mampu Surabaya yang sebelumnya menerima jamkesmas, namun 2013 ini tidak masuk database. Dari sekian itu yang merupakan warga Surabaya hanya 26 persen, atau 53.778 jiwa.

Pemkot memberikan solusi akan tetap menjamin mereka dengan dana APBD, asal mereka memiliki KTP Surabaya. Soal nama, Esty menuturkan pihaknya masih memikirkan dan mematangkan konsepnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika