REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Tim advokasi dan hukum PDI Perjuangan menyinyalir adanya dugaan penggunaan politik uang dalam Pemilukada Jawa Barat 2013.

"Kami menyinyalir kebijakan aliran bansos (bantuan sosial) yang dilakukan oleh calon gubernur petahana terkait dengan 'money politic' dan dalam konteks program pemenangan Pilkada Jabar. Masalah bansos ini luar biasa," kata Ketua Tim Advokasi dan Hukum PDI Perjuangan Arteria Dahlan di Jakarta, Jumat (1/3).

Pernyataan tersebut disampaikan Arteria dalan jumpa pers mengenai 'Dugaan Perkembangan Kecurangan Pilgub Jabar 2013' di Kantor DPP PDI Perjuangan di Jakarta.

Arteria mengklaim pihaknya dapat membuktikan dugaan penggunaan politik uang tersebut yang dikatakan terjadi di sekitar 26 kabupaten dan kota di Jabar.

"Kami bisa buktikan, ada video dan foto, pada saat Bapak Gubernur yang merasa terpilih itu bilang: 'saya mohon doa restu, tolong bantu kami maka akan ada bantuan daerah yang kami berikan ke desa Anda'. Sebulan kemudian turunlah bantuan tersebut," kata dia menjelaskan.

Arteria mengatakan PDI Perjuangan telah mendapatkan pengakuan dari 26 kabupaten dan kota yang telah menerima bantuan tersebut. "Bahkan, ada salah satu kepala dinas yang akan memberi kesaksian tentang penerimaan bansos itu asal dijamin perlindungannya oleh Pak TB (T.B. Hasanuddin)," ungkapnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika