REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat analisis potret 33 provinsi dengan menggunakan data berbasis Badan Pusat Statistik (BPS) 2012.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan, dengan mengetahui potensi suatu daerah maka bisa dijadikan kebijakan pemerintah di bidang pemerintahan umum untuk mensejahterakan rakyat.
Gamawan mengatakan, dari 33 provinsi, dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok berdasarkan jumlah APBD dan indeks pembangunan manusia (IPM).
Setelah dievaluasi, hanya terdapat tujuh provinsi yang memiliki APBD besar dan memiliki IPM tinggi. Provinsi itu meliputi, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Riau, dan Sumatra Selatan.
Adapun, ada tiga provinsi yang memiliki APBD besar, namun memiliki IPM rendah, yaitu Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua. Dikatakannya, Jatim merupakan provinsi tertinggi dengan APBD sebesar Ro 42,03 triliun dan terendah adalah Sulawesi Barat berjumlah Rp 2,54 triliun.
Untuk APBD per kapita tertinggi ditempati Papua Barat dengan nilai Rp 8,3 juta, dan terendah diduduki Jabar sebanyak Rp 888.135.
Sementara itu, IPM tertinggi dicapai DKI dengan nilai 77,97 persen dengan APBD per kapita Rp 2,84 juta. "IPM terendah adalah Papua di kisaran 63,35 persen,” kata Gamawan di Jakarta, Rabu (6/3).
Rendahnya IPM di Bumi Cenderawasih, menurut Gamawan, membuat perlunya dibuat kebijakan untuk mempercepat pembangunan berbagai sektor di sana.
Dirjen Pemerintahan Umum Kemendagri I Made Suwandi menjelaskan, APBD Jateng, Jatim, dan Papua di atas rata-rata nasional. Namun yang miris, kata dia, ketiga daerah itu memiliki jumlah penduduk miskin di atas rata-rata nasional.
Karena itu, dibutuhkan pendalaman di tingkat kabupaten/ kota yang mempunyai jumlah populasi penduduk miskin di atas rata-rata nasional. "Sehingga prioritas pembangunan daerahnya agar lebih difokuskan kepada kabupaten/ kota yang memiliki kantong kemiskinan," kata Made.
Ia mencontohkan Jatim, dari 36 kabupaten/kota, sebanyak 16 daerah memiliki IPM rendah, dan 20 daerah lainnya memiliki IPM tinggi.
Komposisi itu dinilainya menunjukkan perlunya pendalaman untuk mengetahui secara lebih pasti apakah pendidikan, kesehatan, atau kemampuan daya beli masyarakat yang paling dominan berkontribusi terhadap rendahnya IPM.
Untuk itu, kata Made, perlu dibuat kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunannya lebih tepat agar banyak daerah miskin yang bisa dientaskan.
