REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah DKI Jakarta berencana membeli sejumlah vila di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat. Pembelian itu adalah upaya mengembalikan fungsi lahan dan mengatasi banjir di ibu kota.
Namun, rencana itu mendapat tanggapan pro dan kontra di kalangan warga dan juga LSM setempat. "Rencananya boleh saja, namun faktor lain banjir di Jakarta bukan hanya masalah Puncak, tapi adanya penyempitan daerah bantaran sungai di kawasan hilir," kata Ketua Pemerhati dan Pembangunan Lingkungan Hidup Bogor (PPLHB), Muhammad Nurman, di Bogor, Jumat (8/3).
Menurut Nurman, dalam menanggulangi banjir di Jakarta, Pemerintah DKI harus membersihkan bataran sungai dari permukiman liar dan memfungsikan secara optimal kanal-kanal yang sudah ada.
"Langkah awal, seharusnya, Pemrov DKI membersihkan dulu permukiman liar di sepanjang aliran Sungai Ciliwung, dan mengoptimalkan fungsi kanal yang sudah ada," ujarnya.
Setelah upaya tersebut, lanjut Nurman, baru dilakukan pembenahan kawasan Puncak dengan menertibkan vila-vila yang ada. "Pemrov DKI Jakarta harus berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi vila-vila di Puncak," ujarnya.
Di lain pihak, rencana pembelian dan pembongkaran vila itu membuat khawatir sejumlah warga yang menumpangkan hidupnya sebagai pekerja di vila.
Suhaeli (36) penjaga vila Kampung Cidokom, Desa Citeko, Kecamatan Cisarua, menilai rencana penertiban vila di Puncak akan menghilangkan mata pencahariannya.
"Kalau vila-vila ini dibeli terus dibongkar, bagaimana dengan nasib kami penjaga vila. Sudah bertahun-tahun kami bekerja mencari nafkah dengan menjadi penjaga vila di sini," keluhnya.
Bapak tiga anak ini berharap, rencana pembelian vila di Puncak sebagai salah satu upaya mengembalikan fungsi lahan dan mencegah banjir di hilir tidak berdampak buruk dengan hilangnya sumber pekerjaan warga sekitar.
"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dan Provinsi DKI Jakarta juga memperhatikan nasib kami yang bekerja di vila. Jangan sampai ide untuk mengatasi banjir Jakarta berdampak buruk terhadap warga Bogor," sebutnya.
Sementara itu, Camat Cisarua, Tedy Pembang, menyambut baik rencana Pemprov DKI untuk membeli sejumlah kawasan Puncak dan menertibkan vila di sana.
Namun, Tedy berharap pembongkaran bangunan vila di kawasan Puncak dibarengi dengan program penghijaun di lokasi tersebut. "Kami sangat mendukung rencana tersebut, sepanjang rencana itu dibarengi dengan adanya upaya penghijauan kembali dilokasi vila yang dibongkar," ujarnya.
Seperti yang ramai diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), menyatakan Pemprov Jakarta akan membeli tanah di daerah Puncak melalui progran Corporate Social Responsibilities (CSR) perusahaan swasta.
Rencananya, tanah tersebut akan dijadikan tempat penghijauan, menanam pohon dan pertanian untuk mengembalikan fungsi kawasan Puncak sebagai tanah resapan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika