REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Konflik antara TNI dan Polri kembali terjadi. Mapolres Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, dirusak oknum anggota tentara Yon Armed 76/15 Tarik Martapura Kamis (7/3). 

Akibatnya, Mapolres terbakar. Hal ini diduga sebagai respon solidaritas anggota TNI yang tewas tertembak oleh oknum Polri akhir Januari lalu.

"Kejadian ini patut disesalkan dan seharusnya tak pernah terjadi. Partai Gerindra sangat prihatin. Tak sepantasnya konflik ini terjadi antar dua institusi negara," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon, Jumat (8/3).

Menurutnya, kejadian ini harus segera diselesaikan oleh pihak terkait. Sehingga, hal serupa tak terulang kembali.

Menurutnya, solusi yang harus dilakukan yaitu memastikan agar proses hukum yang ada berjalan baik. Hukum harus ditegakkan, dan pihak yang bersalah harus mendapat sanksi sepadan.

"Karena kejadian bentrok TNI-Polri sudah berulang kali, perlu dikaji akar masalahnya. Termasuk undang-undang yang menaungi kedua institusi. Kesenjangan kewenangan adalah salah satu yang perlu dievaluasi," ujar dia.

Tak hanya itu, ia juga meminta agar dua institusi membangun komunikasi lebih serius. Mulai dari pimpinan tertinggi hingga ke level bawah. Misalnya dengan menggiatkan pertemuan silahturahmi yang bersifat non-formal, terutama pada wilayah dinas.

Fadli juga meminta kedua institusi harus mengikis ego sektoral. Karena sebagai instrumen keamanan dan pertahanan negara, TNI-Polri harus diikat oleh kesamaan tujuan. Walau pun memiliki perbedaan tugas.

"Kejadian ini juga merupakan evaluasi terhadap Inpres Kamtibmas Nomor 2/2013. Ini menunjukkan, implementasi inpres ini tak efektif. Padahal, konsolidasi antara TNI dan Polri merupakan prasyarat efektifnya inpres," tuturnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika