REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua DPR  Pramono Anung menyatakan telah terjadi peningkatan bentrokan antara TNI dan Polri dalam kurun beberapa tahun terakhir.

"Ada peningkatan bentrokan hampir 300 persen. Ini menunjukan ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam hubungan TNI-Polri," kata Pramono Anung, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (8/3).

Politikus PDIP ini melihat bentrokan antara TNI dan Polri umumnya disebabkan oleh kewenangan TNI yang terpangkas.

"TNI dulu begitu dominan termasuk mengurusi kemasyarakatan. Sekarang semua menjadi ranah polisi,"ujarnya.

Apalagi, ungkapnya, publik dipertontonkan dalam persoalan banyaknya oknum Polri yang korupsi seperti kasus simulator yang seorang jenderal bintang dua begitu besar korupsinya, ternyata istrinya juga banyak. "Ini menurut saya jadi contoh tidak baik bagi Polri," kata Pramono.

Terhadap penyerangan yang dilakukan TNI terhadap Mapolres OKU, Baturaja, Sumatera Selatan, Kamis (7/3) pagi, Panglima TNI dan Kapolri harus memberikan hukuman seberat-seberatnya bagi siapapun yang melakukan tindak kekerasan. 

"Ini negara demokrasi. Penyelesaian tidak boleh setengah hati. Dalam konteks penyerangan, Mabes TNI harus memberikan hukuman seberat-beratnya," ujar politisi PDIP itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika