REPUBLIKA.CO.ID, MANILA -- Pemerintah Filipina mengharapkan Malaysia memegang janji bahwa orang Filipina lain di Sabah tidak akan terpengaruh oleh tindakan keras terhadap pengikut bersenjata Sulu Sultan Jamalul Kiram III, kata pejabat tinggi pemerintah pada Senin.
Juru bicara kepresidenan Edwin Lacierda dalam jumpa pers mengingatkan jaminan itu, yang dibuat Perdana Menteri Malaysia Najib Razak kepada Presiden Filipina Benigno Aquino III dalam percakapan telepon ketika pihaknya meminta jaminan perlindungan atas sekitar 800.000 orang Filipina di Sabah.
Aquino menerima panggilan telepon dari Razak tak lama setelah bentrokan 1 Maret antara tentara pemerintah Malaysia dan pengikut Kiram itu.
"Jadi, itulah yang kita harapkan bahwa mereka (warga Filipina lainnya) tidak akan menjadi bagian (dari tindakan keras yang dilakukan terhadap) para pengikut Jamalul Kiram," tegas Lacierda.
Ada laporan bahwa beberapa orang Filipina yang kembali dari Sabah telah mengalami perlakuan brutal pemerintah Malaysia yang telah memburu pengikut Kiram itu.
Lacierda mengatakan bahwa Departemen Kesejahteraan Sosial dan Pembangunan telah memvalidasi dan mendokumentasikan laporan-laporan itu dengan mewawancarai mereka yang kembali ke Filipina selatan.
Ditanya apakah pemerintah akan mengindahkan panggilan untuk mengajukan keluhan di depan badan internasional atas perlakuan tidak manusiawi terhadap orang-orang Filipina di Sabah, ia mengatakan, "kami ingin pastikan dulu bahwa pemerintah kita sendiri akan dapat memvalidasi laporan ini. Kemudian, kami akan membiarkan Anda tahu apa tindakan kita akan didasarkan pada laporan-laporan yang akan kita terima."
Ketegangan di Sabah meletus ketika sekitar 180 pengikut Kiram, beberapa dari mereka bersenjata, berlayar ke Lahad Datu di Sabah dari provinsi selatan Tawi-Tawi pada 12 Februari untuk menegaskan klaim mereka atas negara bagian Malaysia yang kaya mineral dan minyak itu.
Setelah hampir tiga pekan kebuntuan, pertempuran terjadi antara pengikut Sultan Kiram dan pasukan Malaysia pada 1 Maret.
Ikuti Whatsapp Channel Republika