REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Kartini Julianna Marpaung, Hakim ad hoc nonaktif Pengadilan Tipikor Semarang dituntut hukuman 15 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Salah satu terdakwa kasus suap penanganan perkara korupsi APBD Kabupaten Grobogan ini juga dituntut denda sebesar Rp 750 juta atau kurungan lima bulan penjara sebagai pengganti (subsider).

Dalam sidang lanjutan yang mengagendakan tuntutan di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (14/3), penuntut um, Pulung Rinandoro, menilai Kartini terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lain.

Atas perbuatannya tersebut, terdakwa dianggap melanggar Pasal 12 ayat 1 huruf (c) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.