REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Oesman Sapta Odang dinilai memaksakan keputusan Munaslub Kadin dalam rapat Dewan Pertimbangan yang digelar, Kamis (14/3) siang.
Padahal seluruh Wakil Ketua Dewan Pertimbangan KADIN menolak usulan Munaslub. Ketua Dewan Pertimbangan Kadin DIY, Sukamto berpendapat Rapat DP KADIN yang berlangsung siang ini tidak mewakili seluruh aspirasi anggota DP KADIN maupun Kadin Daerah dan Asosiasi.
Seharusnya menurut Sukamto jika memang usulan Munaslub akan direalisasikan, keputusan itu datang dari minimal 2/3 Kadin Daerah se-Indonesia dan 2/3 Asosiasi se-Indonesia, bukan diputuskan DP KADIN.
"Rapat ini pun tidak dihadiri seluruh 30 anggota Dewan Pertimbangan dan 30 anggota Dewan Pertimbangan Daerah. Hanya dihadiri sekitar 30 orang saja,” ujar Sukamto usai rapat DP KADIN di Hotel Manhattan, Jakarta, Kamis (14/3).
Sukamto sebagai salah satu peserta rapat tersebut melihat, keputusan Dewan Pertimbangan menggelar Munaslub sedikit janggal karena tidak melalui mekanisme yang seharusnya.
“Munaslub memang bisa dilaksanakan, namun tentunya harus melalui tata cara yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan 'ujug-ujug' memutuskan akan dilakukan Munaslub tanpa dukungan KADIN Daerah dan Asosiasi,” tutur Sukamto menjelaskan.
Usulan Munaslub memang hanya didukung lima KADIN Daerah dari total jumlah Kadin Daerah yang sebanyak 33 KADIN Daerah. Forum-forum asosiasi besar seperti REI, Apindo, API, Gapmmi juga menyatakan menolak usulan Munaslub.
Empat Wakil Ketua DP KADIN, Sofjan Wanandi, Agus Gumiwang Kartasasmita, Toni Uloli dan Azis Sjamsuddin, menolak usulan Munaslub dan berseberangan posisi dengan Oesman Sapta yang selalu memfasilitasi usulan Munaslub.
Baik keempat Wakil Ketua DP KADIN, 22 KADIN Daerah dan asosiasi-asosiasi besar menolak usulan Munaslub. Mereka beralasan, aksi kudeta semacam itu akan memberikan dampak negatif bagi keutuhan organisasi KADIN sebagai wadah dunia usaha.
KADIN sebagai mitra pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional selayaknya bersatu dan tidak terpecah belah. Sempat beredar rumor Oesman Sapta memfasilitasi usulan Munaslub agar ia dapat mencalonkan Ketua Umum KADIN menggantikan Suryo Bambang Sulisto. Namun Oesman Sapta membantah kabar tersebut.
“Saya tidak bersedia dicalonkan. Saya anggota Dewan Pertimbangan,” tegas Oesman Sapta.
Ketika ditanya soal isu Munaslub ini, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi KADIN Indonesia, Anindya Novyan Bakrie mengaku tidak terlalu mengambil pusing, karena fokus KADIN saat ini adalah merealisasikan program reformasi KADIN untuk terciptanya organisasi yang profesional. Sehingga agenda utama mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional bisa dikedepankan.
“Kami dari Dewan Pengurus KADIN tidak melihat isu desakan Munaslub ini akan mempengaruhi keutuhan organisasi KADIN, karena memang ini hanya riak-riak kecil saja. Ini biasa dalam dinamika organisasi. Fokus kami bukan mengurus hal-hal yang seperti ini, kami mengedepankan agenda utama kami yaitu program reformasi KADIN untuk menciptakan organisasi KADIN yang profesional dan mempercepat pembangunan ekonomi daerah dan nasional,” ujar Anindya Bakrie memaparkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika