REPUBLIKA.CO.ID, PEKANBARU -- PT Energi Mega Persada (EMP) Bentu & Korinci Baru hingga kini belum menyepakati harga jual beli gas yang ditawarkan pemerintah daerah untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Kabupaten Pelalawan, Riau.
"Ini sangat sensitif karena masalah energi dan kami sebagai operator lebih memilih menunggu keputusan harga dari SKK Migas," kata Humas EMP Bentu & Korinci Baru Heru Handono di Pekanbaru, Rabu (20/3).
PLTG yang dibangun Pemkab Pelalawan bersama investor dari Belanda di Kecamatan Langgam mengalami tiga kali pengunduran jadwal beroperasi, salah satunya akibat belum ada kepastian bahan bakar gas. Pemerintah daerah melalui BUMD PT Tuah Sekata membuka penawaran harga beli gas sebesar 4,2 dolar AS per mmbtu.
Namun, kabarnya angka tersebut sulit disepakati oleh perusahaan karena terlalu rendah dari harga gas yang berlaku di pasar. Heru mengatakan pihaknya tidak bisa mengomentari hal tersebut karena mengenai penjualan harga ke pihak ketiga membutuhkan rekomendasi atau persetujuan dari SKK Migas.
Meski begitu, ia membenarkan bahwa dalam proses jual beli gas selayaknya memperhitungkan harga keekonomian yang bisa diterima kedua pihak.
"Tentunya jangan juga perusahaan malah merugi, dan kita sebagai kontraktor hanya mau keuntungan yang wajar sebagai pengusaha," kata Heru.
Sebelumnya, Bupati Pelalawan HM Harris mengatakan progres pembangunan fisik PLTG kini mencapai 85 persen. PLTG itu dibangun melalui pendanaan pemerintah daerah melalui BUMD PT Langgam Power dan PT Navigate Energy dari Belanda.
PLTG berdaya 15 megawatt (mw) di Pelalawan sudah mengalami tiga kali pengunduran masa operasional akibat beragam kendala. Penyebabnya diantaranya adalah kendala izin dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hingga kini masalah jual beli bahan bakar gas dengan EMP Bentu-Korinci Baru.
"Kami berharap proses pembangunan dan pasokan bahan bakar bisa segera direalisasikan karena kondisi listrik Pelalawan hingga kini masih memprihatinkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika