REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra menegaskan pengadilan tidak dalam posisi membuktikan ilmu gaib yang diduga membuat seseorang terkena celaka.

"Namun yang dapat dibuktikan di pengadilan adalah persekongkolan jahat yang dapat mencelakakan orang lain," kata Yusril Ihza Mahendra di seminar tentang hukum adat di Pontianak, Rabu (20/3).

Menurut dia, konsep itu yang diajukan di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang tengah dibahas.

"Jadi tidak ada di dalam rancangan KUHP Nasional mengenai delik santet," ujar Yusril.

Ia menambahkan, formasi hukum di Indonesia mengacu ke hukum adat, hukum Islam, hukum sipil kolonial, serta konvensi internasional.

Revisi terhadap KUHP warisan Belanda sendiri sudah dikaji sejak 25 tahun lalu dan baru sekarang memasuki tahap pembahasan.

"Sehingga, kalau ada persekongkolan jahat, misalnya ada seseorang yang menggunakan jasa dukun untuk menyantet orang lain, terlepas nanti orang tersebut benar-benar celaka, atau celaka karena sebab lain, atau bahkan tidak mengalami apapun, (persekongkolan) itu yang dibuktikan. Bukan ilmu gaib yang dibuktikan di pengadilan," ujar Yusril menegaskan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika