REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) menuding keberadaan kartel bawang sengaja dimunculkan pihak tertentu untuk melanggengkan impor komoditas tersebut. Ketua LPNU, Mustolihin Madjid, di Jakarta, Rabu (20/3), mengatakan kartel itu berperan untuk mengesankan negara ini kekurangan stok bawang jika keran impor ditutup.
Menurut Mustolihin, kelangkaan bawang merah dan bawang putih yang memicu lonjakan harga komoditas itu tidak terlepas dari permainan jahat yang melibatkan kartel. "Jadi mereka ingin menjustifikasi kalau impor dihentikan pasokan kita terganggu, yang ujung-ujungnya kran impor akan dibuka kembali selebar-lebarnya," katanya.
Dikatakannya, keberadaan kartel bawang sudah diatur sedemikian rupa melalui mekanisme izin impor. Kembali dibukanya keran impor, lanjut Mustolihin, yang kemudian diisi oleh importir-importir baru membuka kemungkinan terbentuknya kartel dengan segala permainan jahatnya.
Karena itu, kata dia, sangat naif jika Kementerian Pertanian (Kementan) tidak mengetahui adanya kartel tersebut. "Pendaftaran dan verifikasi importir ada di Kementerian Pertanian, untuk selanjutnya diserahkan ke Kementerian Perdagangan dan keluar izin," katanya.
Ke depan LPNU tetap mendukung kebijakan penghentian impor produk hortikultura, termasuk bawang. Namun, untuk menghindari kemungkinan gangguan stabilitas harga, pemerintah didesak terlebih dahulu memperbaiki produktivitas dan tata niaga produk pertanian di pasaran.