REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, Jumat (22/3), mengumumkan pengunduran diri. Pemerintah menyebutkan adanya perbedaan mengenai beberapa masalah, dan menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional.
"Saya mengumumkan pengunduran diri pemerintah, dan berharap bahwa ini akan membuka jalan bagi blok-blok politik utama untuk mengambil tanggung jawab dan bersama-sama membawa Lebanon keluar dari keadaan yang tidak jelas," kata Mikati, seperti dilansir dari AFP, Sabtu (23/3).
Pengunduran dirinya terjadi saat Lebanon di bawah tekanan konflik yang melanda tetangga Suriah, yang telah memperburuk ketegangan penduduk di Lebanon yang menganut multiagama. Kekerasan antara penentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan rezim telah tumpah ke Lebanon, dan Damaskus telah memperingatkan Beirut terhadap kemungkinkan mengalirnya senjata melintasi perbatasan.
Keputusan Mikati, yang secara otomatis membubarkan pemerintah, muncul setelah terjadi ketidaksepakatan mengenai dua masalah internal, pembentukan satu badan pengawasan pemilihan umum, dan perpanjangan masa jabatan seorang kepala keamanan.
Pemerintah telah bertahan untuk menyepakati keanggotaan komisi, karena khawatir itu akan memastikan bahwa pemilihan umum yang dijadwalkan Juni diadakan didasarkan pada hukum pemilu yang telah berumur puluhan tahun. Mikati, bersama dengan pemimpin masyarakat Druze Lebanon, Walid Jumblatt, mengatakan mendukung hukum yang ada.
Ikuti Whatsapp Channel Republika