REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON — Sekjen PBB Ban Ki-moon mengutuk perbuatan para pemberontak kudeta Republik Afrika Tengah. Tidak hanya itu, Ban juga meminta penegakan hukum di negara tersebut segera dipulihkan dan menjamin keamanan staf PBB.

"Sekjen sangat memperhatikan laporan tentang kekerasan terhadap hak asasi manusia. Dia meilai pelaku kekerasan harus bertanggung jawab di hadapan hukum,” tulis pusat media PBB seperti dikutip Reuters, Ahad (24/3).

Para saksi melaporkan, pertempuran hebat berlangsung di kota itu sejak Ahad (24/3) pagi saat pemberontak menerobos masuk dalam upaya mengambil alih istana presiden. Pihak berwenang tidak bersedia mengungkapkan kemana Presiden Bozize melarikan diri. 

Kantor berita Reuters mengutip pernyataan seorang penasehat presiden yang tidak disebut namanya. Dia mengatakan bahwa presiden lari ke Republik Demokratik Kongo.

Para pemberontak awalnya mencoba memasuki Bangui, Sabtu lalu. Mereka mengabaikan seruan perdana menteri Republik Afrika Tengah untuk melangsungkan pembicaraan demi menghindari pertumpahan darah.

"Sekjen menghormati hukum di Afrika Tengah. Dia bakal fokus pada situasi pelaksanaan HAM serta kondisi kota Bangui yang termasuk di dalamnya terdapat properti PBB," kata humas PBB menjelaskan.

Pernyataan tegas PBB ini juga disertai jaminan atas keamanan para stafnya. Sekaligus mengingatkan pemerintah Afrika Tengah bahwa mereka wajib menjaga keamanan personil PBB disana.

Niat koalisi pemberontak Seleka untuk menculik presiden mulai terendus Kamis lalu. Bozize diincar karena membatalkan perjanjian untuk mengintegrasikan pasukan pemberontak menjadi tentara di negara bekas koloni Prancis ini.

Sebelumnya, jurubicara pemerintah mengatakan, PM Nicolas Tiangaye meminta para anggota aliansi pemberontak Seleka untuk berkomunikasi dengan pemerintah persatuan nasional. Namun para pemberontak Seleka mengatakan, satu-satunya yang mereka ingin rundingkan adalah pengunduran diri Bozize.

Ikuti Whatsapp Channel Republika