REPUBLIKA.CO.ID, PBB -- Penjarah menyerbu kantor PBB dan rumah karyawannya sesudah oposisi menguasai ibukota Republik Afrika Tengah, kata juru bicara pada Senin (25/3). Tembakan dan penjarahan berlanjut saat Dewan Keamanan PBB dijadwalkan membahas kemelut itu pada hari sama, kata juru bicara badan dunia tersebut, Martin Nesirky.
"Tampaknya masih ada tembakan dan penjarahan di Bangui. Beberapa kantor PBB dan tempat tinggal karyawan, baik warga setempat maupun asing, dijarah," kata Nesirky, seperti dilansir dari AFP, Selasa (26/3).
Ke-15 negara anggota Dewan Keamanan diperkirakan mengeluarkan pernyataan menyerukan kembali ke undang-undang dasar sesudah Presiden Francois Bozize lari dari pemberontak pada Ahad. "Ada presiden baru, menyatakan diri dengan cara benar-benar tidak sah dan pertanyaan kami adalah bagaimana kembali ke undang-undang dasar, bagaimana pemilihan umum secepat mungkin," kata duta besar Prancis untuk badan dunia itu, Gerard Araud.
Pemimpin persekutuan oposisi, Seleka Michel Djotodia, menyebut diri pemimpin baru Republik Afrika Tengah. Kepada Radio France Internationale, ia menyatakan berencana mengadakan pemilihan umum bebas dan terbuka dalam tiga tahun.
Prancis, Amerika Serikat, dan Sekjen PBB Ban Ki-moon menyeru agar oposisi menghormati kesepakatan perdamaian 11 Januari, yang membentuk pemerintah persatuan bangsa. Sejauh ini, perdana menteri, Nicolas Tiangaye, tetap menjabat. Oposisi Republik Afrika Tengah itu memulai lagi pertempuran setelah batas waktu kepada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mereka, sesuai dengan perjanjian perdamaian, berakhir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika