REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (­BNPB) Syamsul Maarif mengusulkan dana penanganan banjir Jakarta sebesar Rp 645 miliar dalam APBN 2013.

Dana sebanyak itu akan digunakan untuk membuat sudetan sungai Ciliwung berupa tunnel sepanjang 2,1 km yang akan dibangun pada 2013-2014, untuk normalisasi sungai Ciliwung, pengembangan sarana drainase, dan penyediaan peralatan tanggap darurat.

Sudetan sungai Ciliwung, Syamsul menerangkan, yang mengerjakan memang Kementerian Pekerjaan Umum. "Namun dananya menggunakan dana dari BNPB sebab sudetan itu dibuat untuk mengatasi bencana banjir," katanya di kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, (26/3).

Untuk melakukan normalisasi sungai Ciliwung, ujar Syamsul, memang membutuhkan dana yang banyak. Sebab sebelum dilakukan normalisasi pemerintah harus melakukan pembebasan lahan. Banyak warga yang membangun rumah di sekitar sungai Ciliwung, untuk memindahkan mereka tentu harus memberikan ganti rugi.

Namun, kata Syamsul, ternyata Komisi VIII DPR hanya menyetujui dana untuk penanganan banjir Jakarta sebesar Rp 338 miliar. Sebab Komisi VIII menilai dana sebesar Rp 645 miliar bagi penanganan banjir Jakarta terlalu besar. 

"Namun memang senilai itulah kebutuhannya sehingga tidak bisa dikurangi jumlahnya," katanya.

Untuk normalisasi sungai Ciliwung, ujar Syamsul, akhirnya tidak menggunakan dana dari BNPB. Namun nanti menggunakan dana yang ada di PU. "Jadi normalisasi sungai Ciliwung tetap bisa dilakukan. Sudetan sungai Ciliwung tetap menggunakan dana BNPB," ujarnya.

BNPB sendiri juga mengusulkan dana tanggap darurat untuk mengatasi bencana di seluruh Indonesia sebesar Rp 1 triliun yang telah disetujui Komisi VIII DPR RI.

Dana tanggap darurat itu rincian penggunaannya antara lain untuk mengatasi banjir, longsor, dan banjir lahar sebesar Rp 500 miliar; untuk bencana kekeringan dan  angin puting beliung sebesar Rp  250 miliar; dan untuk bencana kebakaran lahan hutan sebesar Rp 250 miliar. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika