REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah melalui PT KAI berencana menghapus pengoperasian kereta rel listrik (KRL) ekonomi mulai 1 April 2013 mendatang. Penumpang menilai kebijakan tersebut hanya berorientasi pada keuntungan. 

Tari, juru bicara Persatuan Penumpang dan Pengguna Jasa KRL Ekonomi, mengatakan kebijakan PT KAI menghapuskan KRL ekonomi itu tidak beralasan. Sebab, alasan penghapusan KRL ekonomi untuk peningkatan layanan itu tidak terbukti. 

"Di commuter line pun yang harganya lebih mahal tapi AC-nya tidak ada, hanya ada kipas angin," ujar dia dalam acara Konferensi Pers Penolakan Penghapusan KRL Ekonomi di gedung Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).

Ketua LBH Jakarta Febi Yonesta menyatakan hal serupa. Menurut dia, tidak ada bukti bahwa kebijakan penggantian KRL ekonomi menjadi commuter line AC itu berorientasi pada penumpang. "Yang ada hanya tipu muslihat untuk mengkonversi penumpang dari KRL ekonomi ke commuter line," ungkapnya.

Salah satu buktinya, lanjut dia, PT KAI beralasan bahwa kebijakan itu dilakukan karena semakin menurunnya jumlah penumpang KRL ekonomi.

Padahal, faktanya adalah pengurangan penumpang itu dikarenakan adanya perubahan jadwal keberangkatan kereta. Jadwal keberangkatan KRL ekonomi yang semula ada delapan jadwal keberangkatan, kini hanya menjadi satu jadwal keberangkatan dalam sehari. 

Oleh karena itu, pengurangan penumpang KRL ekonomi itu bukan disebabkan karena penumpang yang beralih secara sukarela ke commuter line. Tetapi, karena adanya keterpaksaan semata.

"Apabila benar bila kebijakan itu untuk meningkatkan layanan penumpang, maka harusnya ada sosilasiasi yang transparan," tandas dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika