REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politisi senior dari Partai Golkar, Akbar Tanjung menilai tidak elok bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga menjabat sebagai ketua umum Partai Demokrat. Apalagi pada masa akhir kepemimpinannya sebagai kepala negara bertepatan dengan kesibukan partai menuju pemilu 2014.
"Masak presiden jadi ketua umum partai di tengah kondisi bangsa saat ini? SBY terpecah pikirannya, tugas sebagai presiden tidak bisa optimal dan bisa saja Partai Demokrat juga tidak optimal pada pemilu 2014," ungkap Akbar di Jakarta, Jumat (29/3).
Menurut dia, presiden harus menyelesaikan tugasnya dengan baik. Ini mengingat sisa waktu yang tertinggal cukup pendek. Serta banyak persoalan yang harus diselesaikan sebagai kepala negara. Karenanya, SBY harus memilih satu opsi.
Pilihan utamanya, lanjut Akbar, yaitu SBY harus fokus pada tugasnya sebagai presiden. Karena SBY dipilih oleh rakyat, bukan hanya rakyat Demokrat. Sehingga SBY harus mencari tokoh internal yang laik menjadi pimpinan dan memahami proses pendiririan partai. Tokoh yang mengetahui visi dan misi partai, serta sosok yang kepemimpinannya mampu membuat suasana di Partai Demokrat menjadi kondusif mengadapi pemilu 2014.
Kongres Luar Biasa (KLB) untuk memilih ketua umum Partai Demokrat akan berlangsung pada 30-31 Maret. Sebelumnya, 33 DPD telah sepakat untuk mengusung SBY sebagai ketua umum.Beberapa elite Demokrat juga menyatakan tidak masalah bila SBY memimpin Demokrat.