REPUBLIKA.CO.ID, DPD Partai Demokrat Riau akan mendukung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum yang mengundurkan diri karena tersangkut dugaan korupsi.
"Ya Pak Susilo Bambang Yudhoyono yang kami dukung dalam KLB Demokrat untuk menduduki jabatan Ketua Umum Partai Demokrat," ujar Ketua DPD Provinsi Riau HR Mambang Mit, melalui seluler kepada Antara di Pekanbaru, Sabtu.
Menurut dia, dukungan yang diberikan tersebut berdasarkan suara-suara menjelang KLB Demokrat dan berasal dari masing-masing DPD tingkat provinsi dan DPC tingkat kabupaten/kota yang mengarah kepada satu nama.
Dia juga mengklaim, tidak ada faksi-faksi yang memecah belah suara dan suara dari 12 DPC kabupaten/kota se-Riau mengarah kepada Yudhoyono untuk menduduki jabatan bergengsi sebagai orang nomor satu di Partai Demokrat.
Karena figur yang paling utama di Demokrat untuk pemersatu adalah nama Susilo Bambang Yudhoyono dalam upaya untuk mengembalikan solidaritas di kalangan internal partai.
"Mengenai jabatan beliau sebagai kepala negara, tidak ada masalah karena itu termasuk masalah teknis bagaimana cara berkoordinasi. Kalau internal kami solid dalam menjalankan tugas dang fungsinya, maka tidak ada masalah yang tersisa," ucapnya.
KLB Demokrat digelar semula selama dua hari yakni pada Sabtu dan Minggu (30-31/3), di mulai dari pukul 14.00 Wib di Inna Grand Beach Bali Hotel, Sanur, Denpasar, Bali. Namun, KLB diperkirakan akan berlangsung sehari saja.
Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Jero Wacik, mengatakan, Susilo Bambang Yudhoyono telah mengisyaratkan bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
"SBY bersedia menjadi Ketua Umum Partai Demokrat asalkan jangan diganggu," katanya di tengah-tengah persiapan Kongres Partai Demokrat di Inna Grand Beach Bali Hotel, Sanur, Denpasar, Jumat.
Jero menjelaskan
SBY tidak mau diganggu jika segala sesuatu dikaitkan dengan ketua umum. "Jangan sebentar-sebentar, urusan ketum, nanti kan ada pengurus harian," katanya.
Awalnya, Jero menjelaskan, SBY tidak bersedia menjadi ketua umum karena merangkap jabatan sebagai Presiden.
"Sebetulnya, SBY tidak mau jadi karena kesibukan sebagai Presiden yang luar biasa, tetapi jika seluruh aspirasi DPC dan DPD menginginkan beliau, ya sudah toh hanya dua tahun," katanya.
sumber : Antara