REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Presiden Myanmar, U Thein Sein, membentuk Komite Pusat Manajemen yang beranggotakan 10 orang untuk periode darurat guna mengatasi kerusuhan yang saat ini terjadi di beberapa tempat di negaranya.

Komite itu didirikan dengan Menteri Dalam Negeri Letnan Jenderal Ko Ko sebagai ketuanya, Menteri di Kantor Presiden U Aung Min sebagai wakil ketua dan Kepala Polisi Brigadir Jenderal Kyaw Kyaw Tun, yang juga wakil menteri dalam negeri, sebagai sekretaris. Anggota lain termasuk tiga menteri.

Komite itu bertugas untuk memastikan kerja sama yang efektif antara pasukan keamanan dan pemerintah daerah dalam membuat respon cepat bagi kerusuhan, mencegah kerusuhan sektarian dan agama serta mengekspos penghasut utama.

Menurut polisi, 68 tersangka terkait dengan kerusuhan di kota-kota di Mandalay dan Bago wilayah barat telah ditangkap. Dalam kerusuhan itu, 43 orang tewas dan 86 lainnya terluka, sementara 1.355 rumah hancur serta 39 kendaraan dibakar.

Kerusuhan telah menyebar ke 15 kota sampai saat ini, menyebabkan lebih dari 11.000 orang kehilangan tempat tinggal. Jam malam telah diberlakukan di 15 kota untuk memastikan perdamaian dan stabilitas negara serta melindungi nyawa dan harta benda masyarakat umum.

Serangkaian kerusuhan terbaru dipicu oleh perkelahian antara pembeli dan penjual emas di toko emas di Meikhtila pada 20 Maret. Keadaan darurat kini diberlakukan di Meikhtila pada 22 Maret dengan intervensi militer dan situasi di sana sudah mulai kembali normal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika