REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Pengesahan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh menuai kontroversi. Itu lantaran bendera yang digunakan Pemprov Aceh menyerupai bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Mantan menteri Sekretaris Negara, Yusril Ihza Mahendra, mengaku heran, mengapa Pemprov Aceh menggunakan bendera mirip GAM. Padahal, dalam pertemuan dengan Gubernur Aceh Zaini Abdullah, ia mengaku sudah memberi saran agar dalam penentuan bendera tidak memunculkan kontroversi.

Bersama Jusuf Kalla, Ahmad Farhan Hamid, dan Priyo Budi Santoso, ia melakukan audiensi dengan Zaini Abdullah di Hotel Sultan, Jakarta pada 17 Desember 2012.

“Gubernur Aceh mengundang banyak tokoh, terutama untuk meminta masukan penentuan bendera Aceh terkait Perjanjian Helsinki,” kata Yusril, Selasa (2/4).

Menurut dia, Zaini Abdullah hanya diam saja mendengarkan berbagai masukan dari tokoh yang diundangnya. Dalam pertemuan itu, kata dia, Gubernur Aceh meminta masukan ingin menentukan bendera dan lambang, yang mencerminkan budaya, bukan simbol kedaulatan Aceh.

Semua tokoh yang diundang sepakat bahwa penentuan bendera dan lambang jangan menimbulkan polemik dengan pemerintah pusat.

Ketika dipilih bendera berwarna merah dengan gambar bulan sabit dan bintang, serta bentuk pedang yang terdiri tulisan berbahasa Arab, semua yang hadir tertawa. Namun entah mengapa, ia melanjutkan, bendera yang digunakan Pemprov Aceh sekarang berbeda dengan yang diusulkan di pertemuan lalu.

Meski begitu, Yusril berharap kontroversi pemerintah pusat dengan Pemprov Aceh bisa diselesaikan segera agar tidak merugikan NKRI.

Ikuti Whatsapp Channel Republika