REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Upaya-upaya konkret terkait pengendalian konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi segera dilaporkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan pembahasan mendalam telah dilakukan tim yang dipimpinnya. "Sudah pada sisi yang perlu segera kita ambil keputusan," tutur Hatta kepada wartawan di Kantornya, Kamis (4/4).
Hatta mengadakan pertemuan dengan Ketua Komite Ekonomi Nasional (KEN) Chairul Tanjung, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik serta tiga wakil menteri dari Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.
Hatta memastikan pembahasan yang dilakukan tim sudah sangat tajam. Opsi yang akan diambil hingga teknis pelaksanaannya telah diputuskan sehingga betul-betul tidak berada dalam tataran wacana semata. "Dalam waktu dekat akan kita laporkan dalam rapat kabinet," ujar Hatta.
Belanja subsidi BBM dinilai sejumlah kalangan, termasuk Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo, dapat mengancam kesehatan fiskal. Selain itu, besarnya belanja subsidi telah mengurangi ruang fiskal pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dan mendorong kesejahteraan masyarakat di lapisan rentan dan miskin.
Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013, belanja subsidi mencapai Rp 193,8 triliun. Jika pengendalian tidak dilakukan, subsidi akan melonjak hingga melebihi Rp 200 triliun.
Berdasarkan perhitungan, lonjakan satu juta kl kuota BBM, pemerintah harus mengeluarkan tambahan anggaran sekira Rp 5 triliun.Terkait langkah PT Pertamina (Persero) yang akan memulai sistem monitoring pengendalian konsumsi BBM bersubsidi Juli mendatang, Hatta mengapresiasinya.
Menurut Hatta, monitoring wajib dilakukan secara terus menerus mengingat langkah itu seiring dengan upaya pengendalian konsumsi BBM bersubsidi. Pada APBN 2013, kuota BBM bersubsidi mencapai 46,01 juta kl.
Kementerian Keuangan memprediksi konsumsi BBM bersubsidi tanpa pengendalian yang konkret akan mencapai 50 juta hingga 53 juta kl. Pada tahun anggaran 2012, kuota BBM bersubsidi melonjak dari 40 juta kl menjadi 45,06 juta kl pada akhir tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika