REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemerintah provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan mempercepat pembangunan waduk Jatigede. Karena, pemerintah menilai pembangunan tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.
"Hasilnya bagus, kami datang ke sini (Gedung Sate,red) untuk mempercepat dan memperlancaran Waduk Jatigede," ujar Menteri PU, Djoko Kirmanto kepada wartawan usai rapat tertutup di Gedung Sate, Jumat (5/4).
Menurut Djoko, Waduk Jatigede bisa menjamin pasokan air bagi lahan pertanian seluas 90 ribu hektar. Dengan adanya pasokan air, bisa membuat panen hingga dua kali dalam setahun.
Selain itu, menurut Djoko, waduk yang menampung air dalam jumlah banyak itu juga bisa mencegah banjir. Bahkan, waduk berada di Kabupaten Sumedang itu juga akan mampu menghasilkan listrik hingga 110 Mega Watt (MW). "Luar biasa manfaatnya dari waduk Jatigede untuk kesejahteraan masyarakat," kata Djoko.
Dikatakan Djoko, saat ini progres pembangunan waduk tersebut sudah mencapai 70 persen. Direncanakan, waduk bisa mulai diairi pada September atau Oktober tahun ini.
Saat ini, menurut dia, pembangunan masih terkendala pembebasan lahan dan ganti rugi kepada penduduk setempat. Padahal, secara hukum pembebasan tersebut sudah selesai.
Akibat masih ada lahan yang belum terbebaskan, para pekerja yang sedang melakukan pembanggunan jadi terganggu. Namun Djoko mengaku, telah berhasil menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalah tersebut. "Solusinya merelokasi para pemilik lahan yang sudah dibebaskan tersebut," katanya.
Pemerintah, kata Djoko, telah menyiapkan lahan khusus untuk relokasi warga di sekitar waduk Jatigede. Relokasi akan dilakukan kepada 697 Kepala Keluarga.
Proses relokasi, kata dia, sebagian sudah matang karena pemerintah telah mendirikan rumah untuk relokasi warga. Rumah tersebut, dibangun Kementrian Perumahan Rakyat. "Pemprov, membantu untuk menyediakan lahan relokasi," katanya.
Terkait 'rumah hantu', Djoko mengatakan akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara dialog. Nantinya, masyarakat akan dijelaskan legalitas rumah tersebut. "Kalau yang perlu dibantu pasti akan kita bantu, tapi kalau yang nakal tentu saja tidak," katanya.
Menurut Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, pihaknya berperan terkait pembebasan lahan dan pematangan relokasi. Hal itu demi kepentingan warga di empat desa yang mencapai 1.988 rumah. "Tidak mudah karena harus meratakan tanahnya terlebih dulu," katanya.
Selain itu, kata dia, relokasi akan mengandalkan dialog ke masyarakat. Upaya pendekatan tersebut dilakukan Samsat penanggulangan masalah sosial pembangunan waduk jati gede yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI. "Yang handal di lapangan tentu saja Kepolisian dan TNI," katanya.
Samsat, kata Heryawan, akan membuat laporan yang berisi bahan evaluasi pembangunan waduk jatigede. Laporan tersebut, nantinya akan dibawa ke Kementrian Keuangan.
Heryawan juga berharap pembangunan waduk tersebut bisa segera selesai mengingat proyek ini tergolong lama yang proses pembebasan lahannya sejak tahun 70-an. Namun, proyek ini sempat terkatung-katung karena lahan yang dibebaskan tidak dipagari seperti halnya lahan Bandara Kertajati.
Heryawan yakin, waduk tersebut bisa selesai sesuai target. Direncanakan, waduk bisa diresmikan oleh Presiden pada Februari 2014. "Dengan kerja keras mudah-mudahan selesai sesuai target," kata Heryawan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika