REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Himpunan Alumni IPB menyayangkan terjadinya gejolak terkait daging sapi dan bawang justru disebabkan oleh koordinasi masalah administrasi dan regulasi yang menghabiskan energi bagi para pejabat.
Akibatnya, menurut Ketua Himpunan Alumni IPB, Muhammad Said Didu, masalah substansi berupa peningkatan produksi, produktivitas, daya saing, dan pendapatan petani terabaikan.
"Selain itu pendekatan pembangunan pertanian harusnya lebih mengarah pada koordinasi program dan bukan berupa pemusatan proyek karena banyak kewenangan sudah berada di daerah. Titik berat yg harusnya jadi perhatian pusat adalah riset, pengembangan SDM, dan penataan kebijakan insentif bagi pertanian," ujar Said Didu dalam siaran pers yang diterima ROL, Sabtu (6/4).
Said Didu menambahkan, Alumni IPB juga sangat menyayangkan kebijakan yang ditujukan untuk mememberikan perlindungan kepada pelaku pertanian (petani, nelayan, peternak) justru dimanafaatkan oleh pihak tertentu bahkan pimpinan Parpol utk melakukan lobby transaksional.
"Sehingga, merugikan petani dan konsumen, bahkan berpotensi mengganggu stabilitas makro ekonomi," kata Muhammad Said Didu.