REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kenyamanan penumpang jadi pertimbangan bagi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menghapuskan kereta rel listrik (KRL) ekonomi.

"KRL ekonomi sudah kurang nyaman, jadi diganti yang baru. Misalnya seperti ditambah bantuan KRL AC lain lewat PT KRL Commuter Jabodetabek (KCJ). Jadi itu digantikan saja," tegas Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Tundjung Inderawan, Senin (8/4).

Ia pun meminta masyarakat tak perlu cemas dengan aturan yang akan berlaku Juli mendatang ini. Pasalnya subsidi masih akan diberlakukan untuk kelompok tak mampu. "Kita bicara umum. Jabodetabek kalau dulu pokoknya rangkaian ekonomi dioperasikan, berapa yang naik itu yang (subsidinya) kita bayar. Tapi sekarang pakai e-ticketing dengan konsep berkeadilan. Jadi masih ada subsidi."

Sebelumnya, Kemenhub akhirnya setuju dengan rencana PT KAI untuk menghapus KRL ekonomi. Setelah sempat menolak, kini Kemenhub menilai KRL ekonomi memang sudah tak laik dan membahayakan masyarakat. Meski demikian, Kemenhub sudah meminta PT KAI untuk menunda rencana ini, dari semula 1 April 2013 menjadi Juli 2013.

Khusus untuk masyarakat miskin, Kemenhub dan PT KAI juga tengah membicarakan konsep baru agar masyarakat ini masih bisa dilayani KAI. Kemungkinan besar pendataan pengguna KRL yang memagang kartu keluarga miskin (gakin). Ke depan untuk menampung penumpang, PT KAI juga akan menambah kapasitas KRL, penambahan gerbong jadi 10, dan penerapan e-ticketing di seluruh jabodetabek.

Ikuti Whatsapp Channel Republika